Presiden Prabowo Subianto menegaskan tanggung jawab penuhnya sebagai kepala negara dan mandataris kedaulatan rakyat jika bangsa Indonesia mengalami kelaparan. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5), dilansir dari Media Indonesia.
Sebagai pemimpin yang telah disumpah, Presiden menyatakan tidak ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait urusan logistik selain dirinya. Langkah ini krusial demi menjamin kedaulatan pangan bagi 287 juta jiwa penduduk di seluruh tanah air.
ÔÇ£Saya sebagai Presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat. Saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab,ÔÇØ tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Guna mengantisipasi ancaman kelaparan, kepala negara menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mempercepat target swasembada pangan. Target yang semula diproyeksikan selesai dalam waktu empat tahun diyakini dapat tercapai lebih cepat dalam kurun satu tahun.
Apresiasi khusus diberikan kepada Menteri Pertanian karena dinilai memahami sektor agraris secara mendalam. Kepala negara juga mengisahkan kembali momen saat merekomendasikan menteri tersebut kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
ÔÇ£Saya tanya dua-tiga pertanyaan, ternyata orang ini oke pemikirannya. Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. The rest is history. Beliau akhirnya berjuang karena menguasai masalah,ÔÇØ ungkap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Di samping persoalan logistik, kepala negara menyoroti pandangan miring pihak asing yang kerap menganggap mentalitas bangsa Indonesia sebagai negara yang lemah. Seluruh elemen masyarakat, termasuk jajaran pejabat dan pelaku usaha, diajak untuk mengapresiasi kompetensi serta capaian domestik.
ÔÇ£Kita berprestasi, kita dihina, kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta rakyat. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan,ÔÇØ pungkas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit koperasi desa dapat beroperasi secara penuh pada Agustus 2026 mendatang untuk menggerakkan roda ekonomi perdesaan.
