Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi dan rasa terima kasih atas keputusan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang demi menjaga mekanisme demokrasi, pada Rabu (20/5/2026).
Sikap kepala negara tersebut dinilai oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai sebuah pengakuan jujur dan bentuk penghormatan tinggi terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta seluruh kader partai tersebut.
Pernyataan resmi mengenai keharmonisan tata negara ini disampaikan saat Presiden berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Media Indonesia.
"Kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Dan ucapan, penghargaan kepada Ketua Umum PDIP Ibu Megawati dan kepada PDIP, itu adalah ungkapan yang tulus," ujar Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.
Pihak Gerindra dan koalisi pemerintah tidak mempersoalkan langkah politik PDIP tersebut karena dinilai berdampak positif bagi fungsi kontrol terhadap eksekutif. Dasco menambahkan bahwa fungsi pengawasan yang membangun telah ditunjukkan oleh para anggota legislatif dari fraksi partai berlambang banteng tersebut.
"Kritik yang membangun yang selama ini juga dilakukan oleh teman-teman PDIP di parlemen, yang sudah berjalan selama pemerintahan Presiden Prabowo," jelas Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya sistem pengawasan dalam sebuah negara demokrasi yang sehat. Ia menganggap keputusan politik berada di luar struktur kabinet sebagai suatu pengorbanan karena harus melepaskan berbagai akses fasilitas negara.
"Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Selain menyampaikan rasa hormatnya, kepala negara sempat berseloroh mengenai keinginannya untuk menerapkan sistem gotong royong total yang melibatkan seluruh partai politik. Namun, ia menyadari penuh bahwa ketiadaan oposisi justru berpotensi merusak iklim transparansi pemerintahan.
"Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan Saudara," lanjut Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Penegasan mengenai pentingnya keberadaan oposisi tersebut juga sempat diutarakan oleh Presiden dalam kesempatan sebelumnya. Saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, ia secara spesifik menyapa partai penyeimbang tersebut.
"Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo kembali menekankan bahwa meskipun kerja sama menyeluruh terlihat ideal bagi dirinya selaku eksekutif, kehadiran pengawas independen tetap menjadi hal utama bagi kelangsungan sistem kenegaraan yang sehat.
"Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
