Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 pada Jumat (1/5/2026). Langkah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Pembentukan unit kerja khusus ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato pada peringatan Hari Buruh Sedunia di Monas, Jakarta. Kebijakan tersebut mencakup perlindungan bagi pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akibat kesulitan yang dialami perusahaan.
"Saudara-saudara sekalian. Saya sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh," kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengambil alih beban perusahaan yang sudah tidak sanggup beroperasi demi menjaga keberlangsungan lapangan kerja bagi para buruh.
"Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara-saudara sekalian," tutur Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan tersebut menambahkan bahwa ketahanan nasional Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang stabil dibandingkan negara lain. Ia menyoroti keberhasilan swasembada pangan dan kecukupan stok energi di dalam negeri.
"Kita swasembada pangan. Pangan kita aman. BBM kita masih aman," ujar Prabowo.
Selain masalah pekerjaan, pemerintah juga menargetkan pembangunan satu juta unit hunian bagi kelas pekerja mulai tahun ini untuk menekan biaya hidup buruh. Program ini merupakan respons atas laporan tingginya biaya sewa tempat tinggal yang menyedot pendapatan para pekerja.
"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini. Sudah sampai 350 ribu rumah. Tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah kita akan mulai tahun ini juga," tutur Prabowo.
Secara terpisah, dilansir dari Nasional, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa perwakilan organisasi buruh akan dilibatkan langsung dalam keanggotaan Satgas tersebut. Dasco menerima audiensi massa buruh di depan Gedung DPR RI pada hari yang sama.
"Di situ juga karena ada perwakilan dari kawan-kawan semua, bisa cepat dapat informasinya," kata Dasco.
Penempatan perwakilan buruh dalam Satgas ini diproyeksikan dapat memangkas jalur birokrasi yang panjang. Pemerintah berharap koordinasi mengenai upah, sistem alih daya (outsourcing), hingga pencegahan PHK dapat dilakukan secara lebih responsif.
"Masalah upah, sistem outsourcing, kemudian kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang," kata Dasco.
Legislator tersebut juga mengungkapkan skenario penyelamatan bagi perusahaan yang berada di ambang kolaps. Pemerintah membuka opsi bantuan hingga pengambilalihan perusahaan demi menjamin buruh tetap memiliki tempat bekerja.
"Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu atau bahkan kalau sudah tidak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja," pungkas Dasco.
