Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan prosesi penyerahan uang denda administratif atas pelanggaran kawasan hutan senilai Rp10 triliun di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/5/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan ilegal di Indonesia.
Pengembalian dana tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada pemerintah sebagai tahap kelima penyerahan denda. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan Nasional, total nilai administratif yang diserahkan mencapai Rp10.270.051.886.464 beserta pemulihan lahan seluas 2.373.171,75 hektare.
Prabowo Subianto tiba di lokasi sekitar pukul 13.50 WIB mengenakan kemeja safari coklat muda dan peci hitam. Setibanya di Kejaksaan Agung, Kepala Negara langsung menyapa tamu undangan dan sempat melakukan pembicaraan singkat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum prosesi lagu kebangsaan Indonesia Raya dimulai.
Visualisasi denda tersebut dipamerkan di area panggung berupa tumpukan uang pecahan Rp100.000 setinggi lebih dari tiga meter. Dana hasil sitaan dan denda itu memenuhi sisi kanan serta kiri panggung sebagai bukti nyata hasil penertiban administratif yang dilakukan oleh Satgas PKH.
Sejumlah pejabat teras Kabinet Merah Putih turut mendampingi Presiden dalam agenda tersebut. Selain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di barisan undangan utama.
Kehadiran jajaran menteri lain seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertegas koordinasi lintas sektoral dalam penanganan masalah hutan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga tampak hadir mengawal rangkaian acara di markas korps adhyaksa tersebut.
