Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah ditingkatkan kualitasnya pada Mei 2026 mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) guna memperkuat akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menjelaskan bahwa puluhan rumah sakit tersebut sebelumnya berstatus tipe D dan tipe D pratama. Melalui program pemerintah ini, status layanan ditingkatkan menjadi tipe C agar kapasitas penanganan medis menjadi lebih luas dan optimal.
"21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada bulan Mei 2026," ujar Qodari dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Sebagaimana dilansir dari Nasional, transformasi ini mencakup penyediaan layanan spesialis dasar bagi setiap RSUD yang diresmikan. Pemerintah akan menempatkan tujuh dokter spesialis dasar yang terdiri atas spesialis anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, serta patologi klinik.
Peningkatan fasilitas fisik juga dilakukan secara menyeluruh pada berbagai unit layanan. Kelengkapan fasilitas tersebut mencakup ruang operasi, unit rawat jalan, rawat inap, bagian radiologi, hingga ketersediaan sarana farmasi yang memadai untuk mendukung kerja para tenaga medis.
Fokus utama dari perbaikan kualitas ini menyasar rumah sakit yang berada di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Qodari menegaskan bahwa ketersediaan poli spesialis di daerah asal akan mengurangi frekuensi rujukan pasien ke kota-kota besar untuk kasus-kasus medis yang kompleks.
"Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik," jelas Qodari.
Program peningkatan kelas rumah sakit ini direncanakan berlangsung secara bertahap sepanjang periode 2025 hingga 2027. Dari total target 66 RSUD, sebanyak 22 unit dikerjakan pada 2025, 20 unit pada 2026, dan 24 unit sisanya ditargetkan tuntas pada 2027.
Secara ekonomi, proyek kesehatan ini diprediksi mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di berbagai daerah. Berdasarkan rata-rata kebutuhan 300 hingga 500 tenaga per rumah sakit, total penyerapan tenaga kesehatan dan nonkesehatan diperkirakan mencapai 20.000 hingga 33.000 orang.
Dampak lain yang disoroti pemerintah adalah penghematan biaya logistik bagi warga di wilayah DTPK. Selama ini, keterbatasan fasilitas memaksa pasien mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi yang sangat tinggi untuk berobat ke rumah sakit rujukan di perkotaan.
"Biaya transportasi untuk pasien dari DTPK yang harus dirujuk ke RS besar di kota dapat mencapai Rp 2 hingga Rp 10 juta per kunjungan, belum termasuk biaya akomodasi dan hilangnya pendapatan selama tidak bisa bekerja. Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan," imbuh Qodari.
