Presiden RI Prabowo Subianto tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih sebanyak lima kali meski masa pemerintahan belum genap berjalan selama lima tahun. Fenomena bongkar pasang jabatan ini menyasar lebih dari 25 orang yang diganti maupun ditambah dalam struktur pemerintahan.
Data tersebut diungkapkan oleh Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dalam agenda Media Briefing di Jakarta Pusat pada Senin (4/5/2026). Dilansir dari Nasional, perombakan ini menunjukkan dinamika besar dalam tubuh eksekutif.
"Situasi yang kita lihat, belum genap 5 tahun, presiden sudah melakukan 5 kali reshuffle, lebih 25 orang diganti atau ditambah," kata Arya dalam Media Briefing bertajuk ÔÇ£Reshuffle Kabinet, Sekuritas Pembangunan, dan Konflik Papua, di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Arya menyoroti kecenderungan Presiden Prabowo dalam memilih latar belakang pejabat, terutama pada posisi wakil menteri yang didominasi oleh unsur partai politik. Hal ini dianggap sebagai pembeda signifikan jika dibandingkan dengan struktur kabinet pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kita melihat juga wakil menteri sebagian besar diisi oleh para politisi berbeda dari periode kedua pak SBY yang sebagian besar Wamen itu adalah profesional dan non partai," ujarnya.
Menurut analisis CSIS, ketidakstabilan posisi paling terlihat pada dua lembaga yang mengelola arus informasi negara. Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) disebut sebagai unit kerja yang paling sering terdampak kebijakan reshuffle tersebut.
"Karena dua badan itu mengatur komunikasi dan juga membangun narasi kebijakan istana dan dua badan ini paling rentan di reshuffle," tuturnya.
Arya menambahkan bahwa intensitas perombakan ini merupakan indikasi bahwa presiden masih berupaya menemukan komposisi pemerintahan yang paling efektif. Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan adanya pengaruh yang semakin kuat dari fraksi-fraksi partai politik di lingkaran kekuasaan.
"Saya melihat meningkatnya peran fraksi-fraksi di sekitar presiden yang berperan dalam mempengaruhi keputusan politik presiden dan ini menunjukkan gejala yang kuat dalam waktu belakangan ini," ucap dia.
