Bisnis.com, JAKARTA ÔÇö Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan kredit dengan bunga murah berpotensi mendorong ekspansi kredit, tetapi di satu sisi juga berisiko mengganggu stabilitas perbankan dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), jika tidak diikuti dengan desain kebijakan yang tepat.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.
Untuk itu, Presiden RI ke-8 ini telah memberikan arahan kepada bank-bank milik negara agar memberikan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan kapan pastinya kebijakan tersebut akan diimplementasikan.
ÔÇ£Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,ÔÇØ kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).
Sebagai informasi, bank-bank milik negara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, ada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN).
Rencana Prabowo memberikan kredit murah melalui bank pelat merah mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha bank BUMN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memastikan dukungan perseroan terhadap program-program pemerintah.
ÔÇ£BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,ÔÇØ kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).
Senada, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini, Adhika menyebut bahwa bank masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.
Namun dalam implementasinya, perseroan menilai bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan.
Oleh karena itu, Adhika memastikan bahwa Bank Mandiri akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.
ÔÇ£...sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,ÔÇØ ujar Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).
NPL Berisiko Naik
Kendati berpotensi mengerek ekspansi kredit, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana ini secara simultan meningkatkan risiko kualitas aset jika tidak diikuti seleksi yang ketat.
Secara historis, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang relatif rendah di kisaran 2ÔÇö3%. Kendati begitu, tekanan muncul ketika ekspansi dilakukan secara agresif di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha.
Menurutnya, dengan tenor hanya satu tahun, banyak UMKM yang belum memiliki cash flow stabil berisiko mengalami mismatch pembayaran, sehingga potensi NPL bisa naik ke kisaran 3ÔÇö4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.
Untuk mengantisipasi kenaikan NPL, Rizal menilai bahwa regulator perlu menggeser pendekatan dari berbasis volume ke kualitas intermediasi. Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi (bukan sekadar agunan), skema penjaminan yang adaptif berbasis sektor risiko, serta monitoring pasca-penyaluran melalui early warning system.
Selain itu, lanjut dia, KUR perlu diintegrasikan dengan ekosistem usaha di mana offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar kredit tidak hanya tersalurkan, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.
Tanpa langkah ini, kata Rizal, bunga rendah justru berisiko menjadi sumber tekanan. ÔÇ£Dengan kata lain, jika tidak didesain secara ekosistem, maka bunga rendah hanya akan menjadi kebijakan populis jangka pendek yang mahal secara fiskal dan berisiko terhadap stabilitas perbankan,ÔÇØ jelas Rizal kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).
