Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus melanjutkan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang terindikasi melakukan korupsi, meskipun orang tersebut memiliki kedekatan dengan kepala negara.
Sikap tegas tersebut disampaikan kepala negara saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.
Prabowo Subianto mengungkapkan rasa prihatin dan kekecewaannya secara mendalam atas maraknya laporan mengenai tindakan penyelewengan yang melibatkan jajaran pejabat pemerintahan.
"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih," kata Prabowo.
Rasa kecewa ini muncul karena beberapa figur yang tersandung kasus hukum merupakan individu yang sebelumnya telah memperoleh kepercayaan serta posisi strategis dari dirinya.
"Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat, bagaimana, apa yang harus saya buat?" ungkap Prabowo.
Kepala Negara kemudian menceritakan momen ketika Kepala BPKP mendatangi dirinya untuk meminta arahan khusus mengenai pemeriksaan seorang pejabat yang dikenal dekat dengan lingkaran presiden.
"Dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan enggak pemeriksaan, karena dia tahu ini dekat sama presiden," ujar Prabowo.
Prabowo memastikan tidak ada perlakuan khusus atau imunitas hukum yang diberikan kepada siapa pun yang diduga kuat melakukan pelanggaran anggaran negara.
"Teruskan pemeriksaan. Enggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya ya enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegas Prabowo.
Menurut presiden, setiap aparatur negara yang memegang amanah jabatan seharusnya bersikap lebih mawas diri dan tidak menyalahgunakan wewenang yang ada.
"Bukan diberi wewenang kepercayaan malah merasa adigang adigung adiguna, merasa di atas, dan merasa negara ini bodoh," ujar Prabowo.
Kemajuan teknologi dan sistem pemantauan berbasis digital pada masa sekarang juga dinilai penentu yang membuat segala bentuk tindakan melanggar hukum menjadi lebih mudah terdeteksi.
"Saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba. Sekarang ada digital, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan," kata Prabowo.
Komitmen penegakan hukum ini diklaim berlaku menyeluruh, termasuk bagi para pengurus atau anggota dari partai politik yang dipimpinnya.
"Mau partai saya sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan," kata Prabowo.
Mantan perwira militer dan jenderal senior juga diimbau agar senantiasa menunjukkan integritas serta menjadi teladan yang baik bagi masyarakat luas.
"Apakah dia jenderal atau mantan jenderal, harus beri contoh," ujar Prabowo.
Sebagai langkah terakhir, presiden memastikan akan melimpahkan seluruh berkas perkara pejabat yang membandel kepada aparat penegak hukum jika mereka menolak mengembalikan aset negara.
"Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal enggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana. Saya serahkan," kata Prabowo.
