Presiden Prabowo Subianto menegaskan penolakan terhadap skema potongan komisi 20 persen yang dibebankan perusahaan aplikator kepada pengemudi ojek online pada peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Kebijakan pemotongan pendapatan tersebut dinilai sangat memberatkan para pekerja lapangan yang setiap hari menghadapi risiko besar di jalanan. Dilansir dari Nasional, Kepala Negara meminta agar besaran potongan tersebut segera ditekan secara signifikan.
"Saudara-saudara, ojol. Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol, setuju 20 persen," tanya Prabowo, Presiden RI.
Massa buruh yang hadir dalam peringatan tersebut merespons secara serentak dengan menyatakan ketidaksetujuan terhadap angka yang disebutkan oleh Presiden. Prabowo kemudian melemparkan opsi persentase yang lebih rendah kepada para peserta aksi.
"Bagaimana 15 persen," tanya Prabowo, Presiden RI.
Setelah massa kembali menyatakan penolakan, Presiden mencoba menanyakan aspirasi buruh mengenai angka 10 persen. Namun, ia justru memberikan penegasan bahwa angka tersebut pun masih dianggap terlalu tinggi bagi para pengemudi.
"Berapa? 10 (persen)? kalian minta 10 pesen? iya?," tanya Prabowo, Presiden RI.
Presiden memandang perlindungan terhadap kesejahteraan pengemudi ojek online harus menjadi prioritas karena merekalah yang mengeluarkan keringat paling banyak dalam operasional bisnis ini. Penegasan mengenai batas maksimal potongan pun disampaikan langsung di hadapan massa.
"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen," ujar Prabowo, Presiden RI.
Pernyataan tersebut langsung diikuti dengan instruksi agar skema bagi hasil di masa depan tidak menyentuh angka dua digit. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata ulang keadilan bagi pekerja di sektor ekonomi digital.
"Harus di bawah 10 persen," sambung Prabowo, Presiden RI.
Prabowo menganggap ketimpangan distribusi keuntungan antara pemilik modal aplikasi dan pekerja di lapangan merupakan sebuah ketidakadilan nyata. Ia menyampaikan kritik pedas terhadap sistem yang membiarkan keuntungan besar mengalir ke pihak yang tidak bekerja secara fisik di jalanan.
"Enak saja, lu yang keringat, dia yang dapat duit, sorry aje," sambung Prabowo, Presiden RI.
Pemerintah memberikan peringatan keras kepada seluruh perusahaan teknologi penyedia layanan transportasi daring yang beroperasi di wilayah kedaulatan Indonesia. Presiden menekankan kepatuhan terhadap kebijakan nasional sebagai syarat mutlak menjalankan bisnis.
"Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," kata Prabowo, Presiden RI.
