Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan jenderal untuk membandingkan penghasilan mereka dengan kondisi masyarakat yang paling miskin di tengah kesadaran akan gaji pejabat yang relatif kecil. Permintaan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Satgas PKH di Gedung Kejagung, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).
Dilansir dari Nasional, kepala negara menyatakan pemahamannya mengenai besaran upah yang diterima oleh jajaran petinggi militer hingga anggota kabinet. Prabowo menekankan pentingnya rasa syukur dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah agar para pejabat tidak terus merasa kekurangan.
"Ibu saya paham, saya mengerti. Jenderal-jenderal, pejabat-pejabat, menteri-menteri, saya tahu gaji kalian kecil relatif. Tapi, dibandingkan rakyat yang paling miskin? Saudara...Jadi, jangan lihat ke atas, lihat mereka yang lebih susah dari kalian," kata Prabowo, Presiden RI.
Prabowo kemudian menceritakan laporannya mengenai pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang berlangsung pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Ketua MA menyampaikan apresiasi dari negara tetangga terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang meningkatkan kesejahteraan para hakim.
"Beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat Ketua-ketua Mahkamah Agung se-ASEAN. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung Malaysia sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung Indonesia. Disampaikan, 'Yang Mulia, saya salut sama Indonesia,' dia bilang. 'Pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia'. Dan gaji hakim paling junior Indonesia, ceritanya ya, yang paling junior, sudah hampir dua kali gaji hakim paling junior Malaysia," kata Prabowo, menceritakan.
Pemerintah mengungkapkan bahwa penyesuaian pendapatan ini merupakan salah satu langkah prioritas dalam kepemimpinan saat ini. Prabowo menjelaskan adanya perdebatan internal mengenai besaran persentase kenaikan upah tersebut sebelum akhirnya diputuskan.
"Karena pemerintah yang saya pimpin, salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300 persen. Saya maunya 300 persen, tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280 persen. Okelah. Tapi kita sudah lompat," imbuh Prabowo, Presiden RI.
