Presiden Prabowo Subianto menjanjikan sejumlah kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Dilansir dari Nasional, langkah tersebut mencakup perlindungan dari pemutusan hubungan kerja hingga efisiensi tarif operasional transportasi daring.
Pemerintah secara resmi membentuk Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pekerja yang menghadapi risiko kehilangan pekerjaan di tengah dinamika ekonomi global.
"Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara-saudara sekalian," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Kepala Negara juga membandingkan kondisi ketahanan nasional Indonesia dengan situasi krisis yang melanda berbagai negara lain di dunia. Ketahanan pangan dan ketersediaan energi domestik dinilai masih dalam posisi yang stabil untuk menopang kebutuhan masyarakat luas.
"Saudara-saudara perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis, banyak negara sudah panik. Kita masih aman, kita swasembada pangan, pangan kita aman," katanya.
Terkait infrastruktur penunjang, Presiden merespons usulan Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengenai pentingnya fasilitas pengasuhan anak. Pemerintah berencana mengintegrasikan layanan penitipan anak di lokasi kerja maupun area pemukiman padat buruh.
"Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik, ini akan kita perjuangkan," kata Prabowo.
Selain fasilitas daycare, rencana pembangunan kota baru dengan kapasitas ratusan ribu unit rumah susun di dekat kawasan industri sedang dipersiapkan. Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem lengkap yang meminimalkan jarak antara tempat tinggal dan lokasi bekerja.
"Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah, rumah susun 100.000," katanya.
Fasilitas publik lain seperti lembaga pendidikan dan rumah sakit akan dibangun secara bersamaan di dalam klaster hunian tersebut. Prabowo menekankan pentingnya akses transportasi dan sarana olahraga yang memadai bagi produktivitas para pekerja.
"Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo.
Di sektor keuangan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit murah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Prabowo menginstruksikan penurunan bunga pinjaman agar tidak memberatkan rakyat kecil yang sering terjerat bunga tinggi.
"Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun," kata Prabowo.
Kebijakan ini diharapkan segera diimplementasikan dengan batas maksimal bunga sebesar lima persen per tahun. Penurunan biaya pinjaman ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kelas bawah.
"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5 persen satu tahun," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengonfirmasi ratifikasi Konvensi 188 International Labour Organization (ILO) melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Langkah hukum ini diambil guna memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan di wilayah perairan Indonesia.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan 1.500 kampung nelayan setiap tahun guna membenahi fasilitas di wilayah pesisir. Pada tahun 2026, sebanyak 1.386 lokasi dijadwalkan akan diresmikan sebagai bagian dari upaya peningkatan taraf hidup nelayan.
"Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus," katanya.
Mengenai sektor transportasi daring, Prabowo menyoroti besaran potongan tarif aplikator yang saat ini mencapai 20 persen. Presiden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap angka tersebut dan menginstruksikan agar beban potongan bagi pengemudi ojek online ditekan secara signifikan.
"Harus di bawah 10 persen, enak aja, lo (Ojol) yang keringat, dia (aplikator) yang dapat duit, sorry aja," katanya.
Presiden memberikan peringatan keras kepada perusahaan aplikator yang tidak bersedia mengikuti regulasi tarif baru yang ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa operasional perusahaan di Indonesia harus mematuhi aturan perlindungan pekerja yang berlaku.
"Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," tuturnya.
