Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pelaksanaan reformasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga pemerintahan yang diawali dari institusi kepolisian. Arahan ini disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Mei 2026, sebagai langkah awal pembenahan birokrasi.
Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri, menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul hasil kerja KPRP selama tiga bulan terakhir. Dilansir dari Nasional, Polri dipilih sebagai titik awal karena fungsinya sebagai garda terdepan penegakan hukum yang kerap mendapat perhatian publik.
ÔÇ£Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Polri itu sudah melakukan kegiatannya hampir tiga bulan dan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden waktu kami dikumpulkan,ÔÇØ ujar Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Dofiri menegaskan bahwa Presiden menginginkan adanya perubahan yang berdampak signifikan pada sistem ketatanegaraan. Hal ini mencakup penjaringan aspirasi publik secara luas guna memastikan setiap institusi berfungsi optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
ÔÇ£Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,ÔÇØ kata Ahmad Dofiri melanjutkan.
Keputusan memulai dari Korps Bhayangkara didasari pada posisi strategis lembaga tersebut dalam menjaga stabilitas nasional. Prabowo memandang bahwa penguatan hukum adalah kunci untuk mengamankan kekayaan negara dari berbagai praktik penyimpangan.
ÔÇ£Oleh karena itu Presiden menyampaikan, 'Ok, kita mulai dari Polri',ÔÇØ jelas Ahmad Dofiri.
Selain struktur kelembagaan, sejumlah sektor krusial juga menjadi perhatian dalam agenda reformasi ini. Prabowo menitikberatkan pada sektor energi, pangan, serta efektivitas pemberantasan korupsi untuk mencegah kebocoran anggaran negara.
ÔÇ£Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,ÔÇØ pungkas Ahmad Dofiri.
Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie secara terpisah mengungkapkan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu rekomendasi utama yang telah disetujui Presiden. Struktur Kompolnas ke depan diusulkan menjadi badan independen tanpa keanggotaan ex officio dari kementerian lain.
ÔÇ£Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat,ÔÇØ kata Jimly Asshiddiqie, Ketua KPRP.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan mekanisme penunjukan pimpinan Polri tidak akan berubah. Presiden tetap akan melibatkan legislatif dalam proses pemilihan calon Kapolri sesuai prosedur yang berlaku.
"Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang," kata Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Prabowo berkomitmen untuk mengikuti jalur konstitusional dalam mengajukan nama calon tertinggi di kepolisian tersebut.
"Yaitu beliau akan mengajukan calon kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan baru kemudian beliau akan mengangkat calon yang diajukan itu sebagai kapolri," ujar Yusril Ihza Mahendra melanjutkan.
