Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perubahan paradigma program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi intervensi medis-sosial yang presisi bagi anak-anak pengidap kekurangan gizi kronis mulai April 2026. Kebijakan ini diambil guna memastikan efisiensi anggaran negara tepat sasaran pada wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Pergeseran fokus ini bertujuan menangani 7,8 juta anak Indonesia yang saat ini tercatat mengalami masalah gizi serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, angka tersebut menempatkan Indonesia ke dalam jajaran lima besar negara dengan permasalahan gizi tertinggi di tingkat global.
Dilansir dari Nasional, pemerintah kini tidak lagi menggunakan pendekatan universal atau pukul rata bagi seluruh siswa sekolah. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi mampu akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat demi menjaga ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah teknokratis dilakukan melalui pembentukan Tim Optimalisasi Penerima Manfaat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tim tersebut bertugas melakukan validasi data lapangan secara langsung guna menyisir target penerima agar selaras dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Proyek percontohan validasi data ini dimulai dari wilayah DKI Jakarta sebelum nantinya diimplementasikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah menekankan bahwa standar nutrisi dalam setiap porsi makanan harus mengandung protein hewani tinggi untuk mengejar ketertinggalan tumbuh kembang anak di daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Meskipun prevalensi stunting nasional telah turun ke angka 19,8 persen pada tahun 2024, tantangan besar masih dihadapi dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Transformasi program ini diharapkan sekaligus mampu menggerakkan ekonomi perdesaan dengan melibatkan petani dan peternak lokal sebagai penyokong utama kedaulatan gizi di daerah.
