Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan penataan institusi secara total pada Sabtu (16/5/2026). Langkah tegas ini diambil di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, guna memastikan tidak ada lagi personel yang menjadi pelindung atau backing bagi kegiatan melanggar hukum, sebagaimana dilansir dari Media Indonesia.
Kepala Negara menegaskan kewajiban utama pejabat serta aparat adalah membela kepentingan masyarakat karena mereka digaji menggunakan anggaran dari rakyat. Oleh karena itu, hukum dan kebenaran harus ditegakkan tanpa kompromi.
ÔÇ£Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang tidak menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam,ÔÇØ tegas Presiden Prabowo Subianto.
Pemberantasan praktik korupsi serta penyelewengan di internal TNI dan Polri menjadi perhatian khusus Kepala Negara dalam instruksi tersebut. Para pimpinan kedua lembaga diminta memiliki keberanian untuk melakukan koreksi internal demi memulihkan integritas organisasi.
ÔÇ£Seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing ilegal ini itu. Jangan sampai begitu,ÔÇØ ujar Presiden Prabowo Subianto.
Keterlibatan personel dalam aktivitas terlarang seperti penyelundupan, narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya dilarang keras oleh pemerintah. TNI dan Polri dituntut untuk mengalami transformasi mendasar agar menjadi kekuatan yang murni mengabdi kepada keadilan publik.
Presiden Prabowo Subianto mengharapkan jajaran kepolisian dan militer benar-benar menghayati identitas mereka sebagai pengayom masyarakat. Apresiasi juga diberikan terhadap langkah awal yang dipimpin oleh pimpinan instansi saat ini dalam menyokong kesejahteraan warga.
Salah satu wujud nyata dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan langsung personel TNI dan Polri di area pertanian demi menyukseskan program swasembada pangan nasional.
ÔÇ£Inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat, polisi kita harus jadi polisi rakyat, dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan Kepolisian sekarang,ÔÇØ pungkas Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan ini ditargetkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertahanan dan penegak hukum. Selain itu, penertiban ini bertujuan menjaga stabilitas sosial serta keamanan nasional dari dampak buruk aktivitas ilegal yang merugikan keuangan negara.
