Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mengamankan sumber pasokan bahan baku plastik nafta dari mancanegara pada Selasa (28/4/2026). Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan lonjakan harga kemasan plastik akibat terganggunya jalur distribusi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa gangguan pasokan nafta terjadi karena penutupan Selat Hormuz. Hal tersebut memicu perlunya diversifikasi negara asal impor guna menjaga keberlanjutan industri petrokimia nasional.
"Kemarin Bapak Presiden meminta kepada Menteri ESDM untuk mencarikan sumber-sumber nafta yang lain," kata Airlangga, dilansir dari Detik Finance.
Airlangga memproyeksikan pencarian negara eksportir alternatif tersebut dapat rampung pada bulan depan. Pemerintah saat ini tengah menjajaki peluang kerja sama pengadaan bahan baku dengan India, Amerika Serikat, hingga sejumlah negara di benua Afrika.
"Sedang dicarikan. Targetnya kita harapkan bulan Mei, nanti kita lihat lagi," ucap Airlangga.
Sebagai langkah mitigasi tambahan, pemerintah juga resmi menghapus bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk kebutuhan sektor industri. Kebijakan penurunan tarif dari sebelumnya 5 persen menjadi 0 persen ini bertujuan agar pelaku industri dapat beralih menggunakan LPG sebagai bahan baku substitusi plastik.
Pemberlakuan nol persen bea masuk tersebut direncanakan berjalan selama satu semester mulai Mei 2026. Implementasi teknis kebijakan ini nantinya dipayungi oleh Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Menteri Perindustrian.
"Impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik," jelas Airlangga.
Selain bahan baku mentah, pemerintah juga menetapkan tarif impor 0 persen untuk produk plastik jadi seperti polyethylene, polypropylene, HDPE, hingga LLDPE. Upaya ini dilakukan secara spesifik guna menjaga stabilitas harga produk makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik.
"Nanti kita lihat situasi sesudah enam bulan seperti apa. Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," ucap Airlangga.
