Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuan terhadap skema potongan komisi 20 persen bagi pengemudi ojek online saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jumat (1/5/2026). Dilansir dari Megapolitan, Presiden menegaskan komisi aplikator harus berada di bawah 10 persen untuk menjamin keadilan para pengemudi.
Kebijakan tersebut dinilai krusial mengingat beban potongan yang selama ini ditanggung para pekerja kemitraan tersebut sangat memberatkan kesejahteraan mereka. Presiden memberikan penegasan mengenai batasan komisi yang dianggap ideal bagi ekosistem transportasi daring saat ini.
"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Kepala Negara menekankan perlunya standar baru dalam pembagian hasil antara perusahaan aplikasi dan mitra di lapangan.
"Harus di bawah 10 persen," sambung Prabowo Subianto, Presiden RI.
Novita Meliana Pratiwi, seorang pengemudi asal Pademangan, Jakarta Utara, mengungkapkan bahwa potongan yang dirasakan pengemudi saat ini sangat mencekik. Ia bersama rekan-rekannya sengaja hadir di Monas untuk menyuarakan keresahan atas akumulasi potongan harian yang tidak transparan.
"Kami dari Pademangan, ada 11 orang. Semua fokus di ojol, enggak ada kerja sampingan," ujar Novita Meliana Pratiwi, Pengemudi Ojol.
Ibu dua anak yang menjadi tulang punggung keluarga ini menjelaskan bahwa potongan komisi setiap perjalanan sekitar 20 persen tersebut masih ditambah dengan biaya harian berdasarkan jumlah pesanan yang diselesaikan.
"Kalau harapan kami, potongan itu benar-benar diturunkan jadi 10 persen, atau bahkan di bawah itu. Karena sekarang ini berat sekali," kata Novita Meliana Pratiwi, Pengemudi Ojol.
Menurutnya, akumulasi potongan berlapis yang dikenakan kantor bisa membuat total pengurangan pendapatan mencapai angka 40 persen jika dihitung secara keseluruhan dalam sehari.
"Karena saat ini kan kita ngerasa potongan double itu dari setiap orderan sama yang per 10 orderan kita harus bayar lagi Rp 20.000. Itu kalau dihitung itu semuanya lebih dari 20 persen. Jadi kalau dihitung totalnya bisa sampai 40 persen. Itu berat banget," ujarnya Novita Meliana Pratiwi, Pengemudi Ojol.
Perempuan yang menghidupi anak sekolah ini memaparkan skema pemotongan otomatis yang terjadi setiap kali dirinya mencapai kelipatan jumlah pesanan tertentu sepanjang hari.
"Setiap satu orderan kita dipotong sama kantor 20 persen. Per 10 orderan kita masih dipotong lagi 20 persen. Jadi dia diakumulasikan. 1 sampai 2 orderan dipotong Rp 3.000. 3 sampai 4 dipotong Rp 8.500. 5 sampai 6 dipotong Rp 13.500. 7, 8, 9 itu dipotong Rp 18.000," kata Novita Meliana Pratiwi, Pengemudi Ojol.
Novita juga bertindak sebagai kepala keluarga setelah suaminya wafat dan harus membiayai sekolah kedua anaknya secara mandiri.
"Saya ibu rumah tangga sekaligus bapak juga ya. Karena kan kebetulan suami saya udah meninggal. Saya yang jadi tulang punggung lah buat anak-anak di rumah," ucap Novita Meliana Pratiwi, Pengemudi Ojol.
Selain masalah tarif, efektivitas fitur keselamatan bagi pengemudi perempuan di aplikasi juga turut dipertanyakan dalam aksi tersebut.
"Katanya ada filter penumpang perempuan, tapi tetap saja masih diselipi penumpang laki-laki. Jadi kurang efektif," ujarnya Novita Meliana Pratiwi, Pengemudi Ojol.
Senada dengan Novita, Inayah yang juga berprofesi sebagai pengemudi ojek online asal Tanjung Priok menyatakan tingginya potongan memaksa mereka bekerja melampaui batas waktu normal.
"Kalau potongannya besar, kita harus narik lebih lama. Kadang sampai malam, padahal di rumah ada anak yang harus diurus," ujar Inayah, Pengemudi Ojol.
Pemerintah diharapkan segera melakukan intervensi tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek perlindungan keamanan kerja bagi perempuan di jalanan.
"Keselamatan juga penting. Kita di jalan itu banyak risiko, apalagi perempuan. Jadi pengennya ada perhatian lebih dari pemerintah," kata Inayah, Pengemudi Ojol.
