Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh hanya berpihak kepada kelompok masyarakat yang memiliki banyak uang. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri rapat paripurna penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), dilansir dari Nasional.
"Hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat dan mereka yang punya uang banyak," tegas Prabowo, Rabu.
Sistem jaminan sosial yang kuat juga menjadi poin penting yang disoroti Kepala Negara guna menopang kehidupan masyarakat. Pemerintah menginginkan perwujudan tatanan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, serta terpenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papannya secara layak.
"Kita ingin Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo," ujar Prabowo.
Langkah perbaikan kesejahteraan guru turut diposisikan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah dalam periode ini. Hal tersebut didasari atas pandangan bahwa kualitas pendidikan di dalam negeri memiliki ketergantungan langsung terhadap kualitas para tenaga pendidiknya.
"Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita," ujar Prabowo.
Sektor kesejahteraan petani dan nelayan juga mendapatkan perhatian khusus dalam penyampaian kebijakan tersebut. Peningkatan taraf hidup nelayan dinilai krusial mengingat risiko besar yang mereka hadapi di laut demi menyediakan sumber protein bagi masyarakat.
ÔÇ£Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi,ÔÇØ pungkas Prabowo.
