Rencana reaktivasi operasional komersial di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, serta Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rencana ini muncul kembali setelah sekian lama sebagian besar aktivitas penerbangan komersial dari kedua bandara tersebut dialihkan ke bandara yang lebih besar.
Hingga saat ini, Bandara Husein Sastranegara sebenarnya tidak berhenti beroperasi secara total, namun aktivitasnya memang sangat dibatasi sejak tahun 2023. Fasilitas di Bandung ini lebih difokuskan untuk melayani pesawat baling-baling (ATR), rute jarak pendek, keperluan militer, serta aktivitas penerbangan khusus lainnya.
Keputusan untuk memindahkan mayoritas penerbangan jet komersial dari Bandung ke Bandara Kertajati di Majalengka sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo. Hal yang hampir serupa juga terjadi di Yogyakarta, di mana sebagian besar rute komersial reguler dialihkan ke Yogyakarta International Airport (YIA).
Meski begitu, Bandara Adi Sutjipto masih menjalankan fungsinya sebagai pangkalan sekolah penerbangan TNI AU serta melayani beberapa rute domestik terbatas, seperti tujuan Halim Perdanakusuma. Perubahan status kedua bandara ini sebelumnya dilakukan untuk menampung kapasitas penumpang yang lebih besar di fasilitas baru.
Arahan Langsung Presiden Prabowo
Munculnya wacana reaktivasi ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan optimalisasi bandara tersebut. Presiden menginstruksikan agar dilakukan langkah reaktivasi dan penguatan aspek komersialisasi di Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Adi Sutjipto.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran pemerintah mulai melakukan koordinasi lintas kementerian guna membahas langkah teknis yang diperlukan. Salah satu pertemuan penting terjadi di Jakarta pada Senin, 25 Mei 2026, yang melibatkan kementerian terkait untuk menyusun strategi pengembangan.
Rincian pertemuan strategis reaktivasi bandara tersebut adalah sebagai berikut:
- Pertemuan dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan.
- Turut hadir Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Waka Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard.
- Diskusi berlangsung di Ruang Kerja Wamenhan untuk membahas tindak lanjut instruksi presiden.
- Fokus utama adalah optimalisasi nilai komersial kedua bandara tanpa mengabaikan aspek operasional yang sudah ada.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengembalikan denyut nadi penerbangan komersial di pusat kota Bandung dan Yogyakarta. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi aksesibilitas dan ekonomi lokal di kedua wilayah tersebut.
Respon Positif dari Pemerintah Kota Bandung
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut baik dan menyatakan rasa syukurnya atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana reaktivasi ini. Farhan mengaku bahwa kebijakan tersebut adalah momen yang sudah dinantikan oleh pemerintah kota dan masyarakat Bandung sejak lama.
Ia mengungkapkan bahwa informasi mengenai instruksi presiden ini diterimanya tak lama setelah kunjungan kerja Presiden ke Kota Bandung pada akhir Mei 2026. Farhan sangat mengapresiasi langkah cepat pusat dalam menanggapi kebutuhan mobilitas di wilayah yang ia pimpin.
Beberapa poin penting dari pernyataan Wali Kota Bandung terkait kondisi bandara:
- Bandara Husein Sastranegara selama ini tidak pernah ditutup, namun operasionalnya sangat terbatas.
- Penerbangan komersial berjadwal yang diizinkan sebelumnya hanya menggunakan pesawat jenis baling-baling.
- Rute yang tersedia sangat terbatas hanya untuk penerbangan antarkota di wilayah Pulau Jawa.
- Reaktivasi diharapkan mampu meningkatkan kembali aktivitas ekonomi dari sektor pariwisata dan bisnis.
Farhan juga menambahkan bahwa meski reaktivasi dilakukan, ia sadar akan adanya keterbatasan infrastruktur yang dimiliki oleh Bandara Husein. Bandara ini secara teknis tidak didesain untuk melayani pesawat berbadan lebar karena keterbatasan panjang landasan pacu.
Pihak pemerintah kota menilai bahwa pesawat sekelas Boeing 737 atau Airbus A320 sudah sangat ideal untuk melayani kebutuhan warga Bandung. Menurutnya, kapasitas tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi ekspektasi pengguna jasa transportasi udara di sana.
Kondisi di Yogyakarta dan Perbandingan Fasilitas
Berbeda dengan Bandung, pihak Pemerintah Provinsi Yogyakarta serta manajemen Bandara Adi Sutjipto maupun YIA terpantau belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana ini. Namun, di kalangan wisatawan dan masyarakat, rencana pengembalian rute komersial ke Adi Sutjipto memicu diskusi yang cukup panjang.
Banyak wisatawan menganggap mendarat di Adi Sutjipto jauh lebih praktis karena lokasinya yang sangat dekat dengan pusat kota dan kawasan Malioboro. Perjalanan dari bandara lama ke jantung kota biasanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit melalui jalur darat.
Tabel perbandingan antara Bandara Adi Sutjipto dan Yogyakarta International Airport (YIA):
| Aspek Perbandingan | Bandara Adi Sutjipto | Bandara YIA (Kulon Progo) |
|---|---|---|
| Jarak ke Pusat Kota | Sangat Dekat (pusat kota) | Sekitar 57 km |
| Waktu Tempuh Darat | Kurang dari 30 menit | 1 hingga 1,5 jam |
| Kapasitas Terminal | Terbatas (sering padat) | Sangat Luas dan Modern |
| Fasilitas Pesawat | Hanya pesawat tertentu | Mendukung pesawat Wide Body |
| Akses Transportasi | Jalan raya dan Trans Jogja | Kereta Bandara (35-40 menit) |
Tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing bandara memiliki keunggulan yang berbeda tergantung pada kebutuhan para penumpang. Adi Sutjipto menang pada aspek lokasi, sementara YIA unggul dalam hal fasilitas bandara modern yang jauh lebih lengkap dan nyaman.
Di media sosial, banyak pengguna jasa yang merindukan kemudahan akses di Adi Sutjipto karena setelah turun pesawat bisa langsung sampai ke tujuan. Namun, sebagian lainnya menilai YIA lebih layak sebagai gerbang utama karena alur penumpang yang lebih lega dan tidak sesak.
Alasan Pemindahan Penerbangan di Tahun 2023
Melihat kembali ke belakang, keputusan pemindahan penerbangan komersial pada tahun 2023 didasari oleh faktor keamanan dan keterbatasan infrastruktur. Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pernah menjelaskan bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam kebijakan tersebut.
Bandara Husein Sastranegara hanya memiliki landasan pacu sepanjang 2.200 meter, yang dinilai kurang memadai untuk operasional pesawat jet besar secara optimal. Sementara itu, Bandara Kertajati hadir dengan landasan pacu 3.000 meter yang mampu menampung pesawat besar sekelas Boeing 777.
Hal yang serupa juga terjadi di Yogyakarta, di mana masalah utama Adi Sutjipto adalah kondisi kelebihan kapasitas (over capacity) yang sudah kronis. Jumlah penumpang yang terus meningkat tidak lagi sebanding dengan luas terminal yang tersedia saat itu.
Kondisi ini mengakibatkan banyak pesawat yang akan mendarat harus mengantre di udara (holding) dalam waktu yang cukup lama. Waktu tunggu antrean pesawat bahkan bisa mencapai 40 hingga 50 menit, yang tentu saja berdampak pada efisiensi jadwal penerbangan dan kenyamanan penumpang.