Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong para pemimpin negara ASEAN untuk bersatu dalam menjunjung tinggi hukum internasional terkait berbagai pelanggaran global, termasuk konflik di Timur Tengah. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/4/2026).
Prabowo menekankan pentingnya akuntabilitas bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dunia, sebagaimana dilansir dari Nasional. Penegasan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan yang mengancam stabilitas global.
"Kita harus menuntut semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memajukan pertanggungjawaban atas pelanggaran," kata Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/4/2026).
Kepala Negara menyatakan bahwa organisasi kawasan di Asia Tenggara ini perlu merepresentasikan kekuatan politik yang solid. Menurutnya, kekompakan ASEAN sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika politik dunia yang semakin memanas saat ini.
"Inilah saatnya bagi ASEAN untuk menunjukkan kekuatannya. Kita harus memiliki suara politik kolektif yang kuat," kata dia.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung insiden yang menewaskan personel TNI saat bertugas dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Ia menilai kejadian tragis tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan petugas penjaga perdamaian merupakan hal mutlak.
"Kita telah kehilangan tentara Indonesia yang bertugas di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kita menuntut pertanggungjawaban bahwa tugas-tugas penjaga perdamaian harus dihormati oleh semua pihak," ujar Prabowo.
Presiden juga memberikan perhatian khusus pada keselamatan ribuan warga negara dari negara-negara ASEAN yang masih berada di wilayah konflik Timur Tengah. Upaya perlindungan terhadap warga sipil ini ditegaskannya sebagai prioritas utama dalam agenda kerja sama regional.
Dalam kesempatan itu, Prabowo memberikan apresiasi atas kesiapan Singapura dalam mendukung misi kemanusiaan. Pemerintah Singapura diketahui telah menawarkan bantuan teknis untuk proses evakuasi warga jika situasi di wilayah konflik semakin memburuk.
"Perlindungan warga negara harus tetap menjadi prioritas utama. Saya menyambut baik tawaran Singapura untuk bekerja sama dengan negara lain jika kita harus mengevakuasi warga kita," kata Prabowo.