Kementerian Haji dan Umrah secara resmi akan melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam misi haji atau Amirul Hajj Indonesia di Arab Saudi mulai tahun depan. Kebijakan ini ditetapkan pada Kamis (30/4/2026) untuk meningkatkan perlindungan jemaah serta mengatasi persoalan dokumen perjalanan ilegal.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk penguatan aspek keselamatan bagi warga negara Indonesia yang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dilansir dari Nasional, kolaborasi antara kementerian dan institusi kepolisian tersebut diharapkan dapat menekan angka tindak pidana lintas negara dalam pelaksanaan ibadah haji.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa keterlibatan Polri secara formal akan dimulai pada penyelenggaraan tahun mendatang. Kehadiran aparat penegak hukum dinilai krusial dalam membangun koordinasi yang lebih solid dengan otoritas keamanan di Arab Saudi.
"Insyaallah mulai tahun depan secara formal, Amirul Hajj itu juga ada dari unsur Kepolisian," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Dahnil menyebutkan bahwa pada musim haji tahun ini, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sudah mulai bertugas di Arab Saudi. Keberadaannya bertujuan untuk mengawali pembicaraan mengenai tata kelola keamanan jemaah bersama pihak Kepolisian Arab Saudi.
"Beliau nanti bisa melakukan pembicaraan-pembicaraan tata kelola perhajian terutama terkait dengan keamanan dan keselamatan jemaah dengan counterpart beliau di sana, yaitu Kepolisian Saudi Arabia," jelas Dahnil Anzar Simanjuntak.
Urgensi pelibatan Polri ini juga didasarkan pada maraknya kasus penipuan dan penggunaan dokumen haji palsu. Dahnil menyoroti insiden terbaru di mana otoritas Arab Saudi mengamankan tiga orang WNI yang diduga terlibat dalam produksi serta peredaran dokumen ilegal tersebut.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Satgas Haji Polri untuk bergerak lebih proaktif. Upaya tersebut mencakup edukasi hingga tindakan hukum yang tegas bagi para pelaku penipuan perhajian.
"Nah ini perintah dari beliau, betul-betul Satgas ini, tahun ini harus betul-betul melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional," ungkap Komjen Dedi Prasetyo, Wakapolri.
Institusi Polri kini mengedepankan pendekatan terpadu yang meliputi aspek pencegahan dan penindakan. Fokus utama Satgas Haji 2026 adalah melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban modus kejahatan yang sering muncul saat musim keberangkatan.
"Satgas Haji tahun ini fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum secara tegas dan profesional, khususnya terhadap pelaku yang berulang kali melakukan penipuan," tegas Komjen Dedi Prasetyo.
Polri juga terus memperkuat komunikasi antar-aparat penegak hukum kedua negara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan seluruh proses hukum terhadap WNI yang bermasalah di luar negeri tetap berjalan sesuai prosedur perlindungan yang berlaku.
