Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, menegaskan penghapusan istilah jalur kuota khusus dalam penerimaan anggota kepolisian pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diambil untuk meluruskan asumsi masyarakat mengenai adanya praktik transaksi dalam proses rekrutmen.
Dofiri memberikan klarifikasi terkait narasi yang beredar mengenai adanya pembayaran dalam jalur seleksi tersebut sebagaimana dilansir dari Nasional. Penegasan ini dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan internal institusi Polri kepada publik.
"Ada dipotongan, ÔÇÿmenurut Dofiri, kuota khusus berbayarÔÇÖ. Lho, saya bilang, kuota khusus berbayar? Memang kayak pulsa," kata Dofiri, dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Wacana perubahan regulasi ini muncul setelah pihak kepolisian menyerap aspirasi warga yang mengeluhkan dugaan praktik jual beli jabatan dalam seleksi anggota baru. Dofiri menyebut bahwa keluhan mengenai adanya pungutan biaya memang sering diterima oleh pihaknya.
"Kapolri sendiri yang menyampaikan, termasuk ASDM, tidak ada istilah jalur kuota khusus. Nah, bukan berarti jalur kuota khusus berbayar begitu ya," ujar Dofiri.
Eks pimpinan Polri ini menjelaskan bahwa pada awalnya istilah kuota khusus disediakan bagi pelamar dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta jalur prestasi. Namun, terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah istilah tersebut untuk kepentingan pribadi.
"Nah, kan begitu. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan kuota khusus. Cuma kan ada yang kemudian apa, yang mendompleng, di situlah kira-kira begitu," ujar Dofiri.
Meskipun istilah tersebut dihapus, skema penerimaan bagi wilayah 3T dan jalur prestasi dipastikan tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat. KPRP akan memperjelas kriteria prestasi yang diakui agar tetap sejalan dengan kebutuhan organisasi.
"Dan harus linier dengan tupoksi Polri. Jadi, tidak sembarang ambil aja gitu lho," ujar Dofiri.
Ia juga menepis tuduhan yang menyebut jalur tersebut menjadi akses prioritas bagi keluarga perwira tinggi kepolisian. Menurutnya, dominasi anak anggota Polri yang lolos seleksi murni disebabkan oleh persiapan fisik dan mental yang lebih matang sejak awal.
"Kok mengapa banyak dari anaknya polisi? Ya karena bapaknya itu mempersiapkan dari awal. Jadi, sekarang ada pelatihan-pelatihan itu kan, mereka larinya berapa. Kalau sekarang itu lebih maju kok. Enggak seperti saya dulu," ujar Dofiri.
Pelatihan yang dilakukan secara mandiri oleh orang tua yang memahami standar kepolisian dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan para calon pelamar tersebut. Pengetahuan mengenai standar nilai dan kemampuan fisik memberikan keuntungan bagi mereka dalam menghadapi seleksi.
"Nah, kalau orangtuanya paham, kebetulan kalau polisi kan paham mau menjadikan anak jadi polisi, gitu kan, ya mereka dilatih," pungkas Dofiri.
