Aparat kepolisian menggerebek sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang diduga menjadi pusat operasional judi online jaringan internasional pada Sabtu (9/5/2026). Penindakan tegas ini menyasar sindikat lintas negara yang menempati dua lantai di gedung perkantoran tersebut.
Aksi penggerebekan yang melibatkan personel Brimob bersenjata lengkap ini dilaporkan berhasil menjaring ratusan warga negara asing (WNA). Berdasarkan data kepolisian, tercatat sebanyak 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, dan puluhan WNA dari negara Asia lainnya diamankan dari lokasi kejadian.
Dilansir dari Megapolitan, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra, mengungkapkan bahwa sindikat ini mengoperasikan puluhan platform digital untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka. Penyelidikan sementara menunjukkan adanya penggunaan puluhan domain web aktif.
"Penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers, Sabtu (9/5/2026).
Wira Satya Triputra menambahkan bahwa para pelaku memiliki metode khusus untuk mempertahankan situs mereka dari jangkauan pengawasan pihak berwenang. Hal ini dilakukan melalui modifikasi penamaan alamat situs web secara teknis.
"(Domain) menggunakan kombinasi karakter tertentu dan variabel label perjudian guna menghindari pemblokiran," ungkap Wira Satya Triputra.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan resmi atas operasi besar ini di Balai Kota Jakarta pada Rabu (13/5/2026). Pramono menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil kepolisian dan menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum.
"Mudah-mudahan tindakan (tegas) ini tidak setengah-setengah, sehingga kemudian bisa menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang akan mempunyai keinginan untuk melakukan judi online di Jakarta," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Mantan Sekretaris Kabinet tersebut juga menyoroti kerugian sosial yang dialami masyarakat akibat praktik ini, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Ia memandang iming-iming keuntungan instan sebagai bentuk penyesatan bagi warga.
"Mereka tertarik dengan sesuatu yang iming-iming, tetapi sebenarnya ini sangat-sangat merugikan," ujar Pramono.
Pramono menegaskan bahwa operasional kelompok ini tidak memiliki legalitas hukum sama sekali di wilayah Jakarta. Hal tersebut didasari pada sifat kegiatan yang tertutup dari pemantauan publik dan otoritas resmi.
"Ya, ini namanya juga judol, dan ini pasti (aktivitas) gelap, dan pasti enggak ada izin, dan pasti tindakan ini juga melanggar hukum," tambahnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pengerahan pasukan Brimob bertujuan untuk memastikan keamanan di sekitar area perkantoran yang menjadi target operasi. Langkah preventif ini diambil guna menghindari adanya gangguan eksternal saat proses evakuasi pelaku dan penyitaan barang bukti.
"Benar, personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi untuk memberikan dukungan pengamanan area. Hal ini dilakukan guna menjamin kelancaran rekan-rekan penyidik di lapangan dalam mengumpulkan barang bukti serta mengamankan para terduga pelaku," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
Penyidik mengonfirmasi bahwa markas tersebut beroperasi di lantai 20 dan 21 tanpa menggunakan identitas perusahaan resmi pada papan petunjuk gedung.
