Bareskrim Polri menggerebek markas judi online jaringan internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (9/5/2026). Operasi ini mengamankan 321 orang sebagai bagian dari upaya memutus rantai sindikat lintas negara yang mulai menjadikan Indonesia sebagai pusat operasional kejahatan siber.
Data yang dilansir dari Nasional menunjukkan mayoritas pelaku merupakan warga negara asing (WNA). Kelompok ini terdiri dari 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga Malaysia dan Kamboja.
Pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur internet di Jakarta menjadi daya tarik utama bagi sindikat global. Karakter masyarakat yang terbuka terhadap pendatang juga dinilai memudahkan para pelaku berbaur tanpa memicu kecurigaan dalam waktu singkat.
"Artinya infrastruktur di Jakarta khususnya di gedung (Hayam Wuruk) yang bersangkutan sudah membaik," kata Alfons Tanujaya, Pakar Keamanan Siber Vaksincom.
Alfons menuturkan bahwa sikap ramah lingkungan sosial di Indonesia membuat aktivitas ilegal yang dikelola warga asing dapat berjalan selama dua bulan. Ia juga menyoroti kebijakan visa on arrival sebagai faktor yang mempermudah mobilitas jaringan kriminal tersebut.
"Jadi kita belajar lagi, enggak perlu saling menyalahkan apa yang sudah terjadi," ujarnya.
Warga di sekitar lokasi sebenarnya sudah menaruh kecurigaan terhadap aktivitas di gedung tersebut sebelum polisi bertindak. Seorang warga bernama Ananda sering melihat kelompok warga asing keluar masuk area perkantoran dalam intensitas tinggi selama beberapa bulan terakhir.
"Biasanya suka banyak orang asing kayak Vietnam gitu di sini. Aku dari awal sudah curiga sih," kata Ananda, Warga.
Ananda mengaku baru memahami jenis aktivitas yang dilakukan para pendatang tersebut setelah melihat penjagaan ketat aparat di lokasi. Minimnya kemampuan berkomunikasi para pekerja asing tersebut juga menjadi perhatian warga.
"Tapi baru tahu kalau mereka bikin tempat judol di sini. Mana enggak bisa bahasa Inggris," ujarnya.
Petugas keamanan di sekitar lokasi, Sulaiman, juga mencermati kejanggalan pada gaya berpakaian para penghuni gedung. Menurutnya, mereka sering terlihat mengenakan celana pendek yang tidak lazim untuk lingkungan perkantoran formal.
"Aneh bahasanya (asing). Saya sudah mencirikan lah, cuma ya enggak kelihatan gara-gara (kerjanya) online. Cuma ya curiga saja," tutur Sulaiman, Petugas Keamanan.
Kecurigaan ini diperkuat dengan fakta bahwa operasional mereka tertutup dari publik karena berbasis digital. Sulaiman menyebutkan identitas para pekerja terlihat sangat menonjol dibanding pegawai kantor lainnya.
"Katanya ada yang kayak WNA pakai celana pendek, sedangkan biasanya orang kantoran kan pasti celana panjang," katanya.
Chairman CISSReC, Pratama Persada, berpendapat tingginya penetrasi mobile banking dan dompet digital di Indonesia menjadi alasan kuat sindikat ini menetap. Hal ini memungkinkan transaksi ilegal tersamarkan di tengah jutaan aktivitas keuangan digital harian masyarakat.
"Indonesia dinilai sangat menarik bagi jaringan seperti ini karena memiliki jumlah pengguna internet dan mobile banking yang sangat besar," kata Pratama Persada, Chairman CISSReC.
Pratama memperingatkan bahwa fenomena ini menandakan pergeseran status Indonesia dari sekadar target pasar menjadi pusat kendali operasi siber. Risiko ini mencakup ancaman terhadap keamanan nasional dan penyalahgunaan identitas digital.
"Ketika jutaan transaksi digital terjadi setiap hari, maka penyamaran aktivitas ilegal menjadi jauh lebih mudah dilakukan," ujarnya.
Analisis mengenai pergeseran hub operasional ini juga ditekankan oleh Pratama sebagai ancaman serius bagi ekosistem lokal. Ia menilai keterlibatan jaringan internasional telah masuk ke level yang sangat mengkhawatirkan.
"Tetapi juga sebagai operasional hub," ucapnya.
Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, melihat adanya tekanan dari otoritas negara lain yang memicu perpindahan basis ke Indonesia. Ia menunjuk tindakan tegas Pemerintah Vietnam terhadap perjudian daring sebagai pemicu relokasi sindikat tersebut.
"Saat kemarin Pemerintah Vietnam mengadakan operasi besar-besaran, maka kegiatan pindah kantor ke Indonesia," kata Adrianus Meliala, Kriminolog UI.
Adrianus menganalogikan pergerakan kejahatan transnasional seperti balon yang akan mengembang di sisi lain jika satu bagian ditekan. Ia mengapresiasi langkah Bareskrim yang dinilai sudah membaca pergerakan pasar sindikat ini.
"Kejahatan trans-national mirip dengan balon yang jika dipencet bagian kiri maka akan membesar bagian kanan. Dan sebaliknya," ujarnya.
Eskalasi pengawasan dilakukan karena Polri telah memprediksi bahwa sindikat akan mendekat ke basis pasar mereka. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya operasional dan mempercepat kontrol pasar di wilayah Indonesia.
"Polri sudah melihat gelagat bahwa mereka akan pindah kantor ke tempat target pasar mereka yakni Indonesia," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendesak penyelidikan menyeluruh terhadap aktor-aktor lokal yang memberikan fasilitas kepada ratusan WNA tersebut. Ia meyakini ada pemodal besar yang memungkinkan operasional masif ini berjalan di ibu kota.
"Siapa yang menggaji mereka? Siapa yang memfasilitasi? Pasti ada pemodalnya. Tidak mungkin 300 lebih WNA bisa beroperasi tanpa ada aktor kuat di belakangnya," kata Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR.
Sahroni menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa tebang pilih dalam menyisir seluruh jaringan pendukung sindikat ini. Ia meminta Polri bekerja sama dengan PPATK untuk melacak aliran dana dari operasional tersebut.
"Pokoknya mau itu WNA atau WNI, semuanya harus ditangkap, tidak boleh ada pandang bulu," tegasnya.
Anggota DPR Azis Subekti menambahkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk narkotika digital yang merusak kesehatan mental dan tatanan ekonomi keluarga. Menurutnya, pembiaran terhadap aktivitas siber ini akan berdampak panjang pada generasi muda.
"Menyebut judi online hanya sebagai permainan adalah kekeliruan besar. Ia telah berubah menjadi semacam narkotika digital," kata Azis Subekti, Anggota DPR.
Azis menjelaskan pola manipulasi teknologi yang digunakan sindikat untuk menciptakan ketergantungan pada pengguna. Transformasi kejahatan siber dinilai telah berkembang sangat kompleks dengan memanfaatkan data digital secara masif.
"Awalnya dimulai dari rasa penasaran kecil. Kemenangan kecil. Bonus kecil. Lalu tumbuh menjadi ketergantungan," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Abdullah mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah bersaing dalam penguasaan teknologi melawan pelaku kriminal. Ia mendorong aparat untuk terus memburu jaringan lain yang masih bersembunyi.
"Tidak boleh ada lagi jaringan judi online, baik internasional maupun nasional, yang beroperasi di Indonesia," kata Abdullah, Anggota Komisi III DPR.
Abdullah menegaskan pentingnya peningkatan kemampuan intelijen siber untuk mendeteksi domain dan iklan ilegal secara dini. Hingga saat ini, area gedung di Hayam Wuruk masih dalam penjagaan ketat personel Brimob guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
"Negara tidak boleh kalah dari pelaku kejahatan digital. Judi online telah merusak banyak keluarga, menimbulkan persoalan sosial, dan mengancam masa depan generasi muda," pungkasnya.
