Satres Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polres Karawang meningkatkan status penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandungnya, ABP (37), menjadi tahap penyidikan pada Jumat (29/5/2026).
Perkembangan penanganan perkara di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini dilansir dari Media Indonesia. Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
ÔÇ£Kasus ini sudah naik tahap dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik terus bekerja sesuai prosedur dan tahapan hukum yang berlaku,ÔÇØ kata Ipda Cep Wildan, Kasi Humas Polres Karawang.
Kepolisian telah melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat bukti. Sebanyak empat orang saksi juga telah dimintai keterangan demi kepentingan penuntasan perkara tersebut.
ÔÇ£Sejauh ini sudah ada empat orang saksi yang diperiksa oleh penyidik guna kepentingan penyidikan,ÔÇØ kata Ipda Cep Wildan, Kasi Humas Polres Karawang.
Mengenai pelaksanaan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, pihak humas menyatakan bahwa tindakan tersebut masih menunggu jadwal internal. Unsur pembuktian harus terpenuhi secara cermat dan hati-hati.
ÔÇ£Setiap tahapan penanganan perkara harus dilakukan secara profesional dan sesuai mekanisme hukum. Penyidik tentu membutuhkan kecermatan dalam mengumpulkan alat bukti sebelum mengambil langkah hukum berikutnya,ÔÇØ jelas Ipda Cep Wildan, Kasi Humas Polres Karawang.
Pihak penyidik berkomitmen untuk tetap bersandar pada fakta-fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Seluruh rangkaian proses pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan asas kehati-hatian.
ÔÇ£Penyidik tetap fokus bekerja berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam seluruh rangkaian penyidikan,ÔÇØ sambung Ipda Cep Wildan, Kasi Humas Polres Karawang.
Polres Karawang menyatakan memahami kecemasan serta harapan yang dirasakan oleh pelapor maupun keluarga korban. Kepolisian memastikan bahwa penanganan kasus ini berjalan serius dan berfokus pada perlindungan terhadap korban anak.
