Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi unjuk rasa elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026). Massa menuntut transparansi terkait alokasi anggaran daerah yang dinilai tidak wajar untuk kebutuhan fasilitas pejabat provinsi.
Dilansir dari Kompas, gelombang protes tersebut dipicu oleh pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang mencapai Rp8,5 miliar. Selain itu, masyarakat menyoroti besarnya biaya renovasi rumah jabatan yang menelan dana APBD sebesar Rp25 miliar.
Ketegangan meningkat saat pihak keamanan menilai situasi di lokasi demonstrasi sudah tidak lagi terkendali. Langkah tegas diambil setelah massa mulai menyerang barisan petugas yang berjaga di area Gedung Gubernur.
Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Endar Priantoro, memberikan penjelasan terkait alasan di balik instruksi pembubaran massa tersebut. Pihaknya menyatakan bahwa koordinasi lapangan sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan karena faktor keamanan.
"Iya, pembubaran kami lakukan karena waktu pelaksanaan aksi sudah melampaui batas dan situasi di lapangan mulai tidak kondusif. Massa juga melakukan pelemparan batu dan botol ke arah petugas, sehingga kami harus mengambil langkah tegas," kata Endar Priantoro, Kapolda Kalimantan Timur.
Insiden pelemparan botol dan batu menjadi titik utama kepolisian untuk menghentikan jalannya aksi secara paksa. Saat ini, kondisi di sekitar kawasan kantor pemerintahan telah dipantau kembali setelah pembubaran dilakukan oleh petugas gabungan.
