PT Pertamina Patra Niaga merespons hasil kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa sekitar 63 persen konsumen Pertalite adalah rumah tangga berpendapatan menengah ke atas pada Kamis (23/4/2026).
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran melalui berbagai mekanisme pengawasan yang telah berjalan.
Langkah-langkah tersebut mencakup penggunaan sistem teknologi informasi hingga koordinasi ketat dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna meminimalkan penyalahgunaan di lapangan.
"Dengan adanya QR Code, Pengawasan BPH Migas, penertiban dan penindakan aparat penegak hukum terhadap pelaku penyelewengan, langkah pengawasan Pemda juga saya pikir ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan distribusi tepat sasaran," ujar Roberth, Corporate Secretary PPN.
Dilansir dari Detik Finance, data INDEF tahun 2023 menunjukkan ketimpangan dalam konsumsi Pertalite di mana mayoritas pengguna justru berasal dari kalangan ekonomi mampu.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menegaskan bahwa subsidi seharusnya dialokasikan bagi masyarakat dengan daya beli rendah yang benar-benar membutuhkan dukungan negara.
"Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ujar Andry, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
Andry menilai model subsidi yang saat ini melekat pada komoditas memiliki risiko tinggi karena menciptakan celah bagi pihak-pihak yang secara finansial tidak layak untuk ikut menikmati harga subsidi tersebut.
"Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite," ujar Andry, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
Sebagai solusi, pihak INDEF mendorong pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi dari basis komoditas menjadi bantuan langsung kepada individu untuk menjaga keadilan akses produk.
"Jangan sampai dipisahkan yang nggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," kata Andry, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
Kajian ini juga menekankan bahwa ketahanan energi dan stabilitas fiskal nasional saling berkaitan erat, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi akibat situasi geopolitik global.
"Jadi ini yang tidak kita inginkan kedepannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," pungkas Andry, Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef.
