Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memastikan kesiapan seluruh fasilitas akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026 atau 1447 Hijriah pada Rabu (15/4/2026). Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan kesiapan layanan tersebut saat ini telah mendekati rampung secara keseluruhan.
Kesiapan teknis di lapangan saat ini sedang memasuki fase peninjauan akhir guna memastikan operasional berjalan lancar sesuai jadwal. Kepastian ini dilansir dari Nasional berdasarkan keterangan resmi dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta.
"Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji," ujar Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Untuk penginapan, pemerintah menyediakan total 227 hotel yang tersebar di dua kota suci. Sebanyak 177 hotel disiapkan di Makkah yang mencakup wilayah Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziah, sementara 100 hotel lainnya berada di wilayah Markaziah, Madinah.
Sektor konsumsi didukung oleh penyediaan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah untuk melayani kebutuhan makan jemaah asal Indonesia. Selain itu, aspek kesehatan diperkuat dengan operasional 40 klinik di Makkah dan lima klinik di Madinah, serta kerja sama dengan Saudi German Hospital.
Pemerintah juga menetapkan standar pelayanan medis dengan menempatkan tenaga ahli di setiap kelompok terbang. Tim medis ini bertugas memantau kondisi kesehatan para jemaah secara langsung selama proses ibadah berlangsung.
"Setiap kloter terdiri atas satu dokter dan satu tenaga kesehatan," kata Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Layanan transportasi mencakup tiga jenis armada bus utama, yakni bus antarkota untuk rute Jeddah-Makkah-Madinah, bus selawat yang beroperasi 24 jam ke Masjidil Haram, serta bus masyair untuk pergerakan di Arafah-Muzdalifah-Mina. Keamanan jemaah menjadi prioritas utama di tengah dinamika situasi di Timur Tengah.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar faktor keselamatan jemaah menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan haji. Pemerintah berkomitmen menyusun skenario mitigasi risiko yang ketat menghadapi berbagai potensi kendala di lapangan.
"Eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Presiden memerintahkan bahwa keselamatan jemaah adalah prioritas utama," ujar Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
Instruksi presiden tersebut diimplementasikan dalam seluruh skema penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Segala langkah antisipasi telah dirancang untuk meminimalkan dampak dari situasi geopolitik yang berkembang.
"Sehingga, semua skenario penyelenggaraan ibadah haji dan rencana mitigasi risiko harus didasarkan pada prinsip tersebut," sambung Irfan, Menteri Haji dan Umrah.
