Tragedi kerusuhan Mei 1998 yang menandai berakhirnya era Orde Baru merupakan akumulasi dari berbagai persoalan pelik yang saling berkaitan. Krisis ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh serangkaian peristiwa ekonomi dan sosial yang memburuk.
Dilansir dari Nasional, kegagalan pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 menjadi alarm awal bagi ketahanan nasional. Dari target sebesar 7,1 persen, realisasinya hanya menyentuh angka 4,7 persen yang menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi saat itu.
Kondisi masyarakat semakin terhimpit akibat fenomena alam El Nino yang memicu kemarau panjang berkepanjangan. Dampaknya, terjadi gagal panen di berbagai wilayah lumbung pangan yang mengakibatkan kelangkaan barang-barang pokok di pasar.
Lonjakan harga kebutuhan dasar seperti beras, bawang, dan cabai memaksa warga mengeluarkan biaya lebih besar untuk bertahan hidup. Tekanan ekonomi ini mulai menciptakan keresahan sosial yang meluas di berbagai lapisan masyarakat bawah.
Gelombang protes dan kerusuhan kecil sebenarnya telah bermunculan sejak peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996. Setelah insiden tersebut, aksi demonstrasi seolah tidak pernah benar-benar berhenti di berbagai daerah di Indonesia.
Tercatat beberapa kerusuhan pecah di berbagai kota, mulai dari Situbondo pada Oktober 1996 hingga Tasikmalaya pada Desember di tahun yang sama. Awal tahun 1997 juga diwarnai kerusuhan di Sanggau Ledo, Tanah Abang, dan Rengasdengklok.
Memasuki periode Maret dan April 1997, ketegangan merambat ke wilayah Pekalongan, Wonosobo, hingga Banjarnegara. Rentetan insiden ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan nasional sedang berada dalam titik terendah sebelum puncaknya terjadi pada Mei 1998.
Kehancuran Nilai Tukar dan Inflasi Tinggi
Situasi semakin tidak terkendali saat memasuki tahun 1998 ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam hingga minus 13,1 persen. Laju inflasi mengalami lonjakan yang sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pada awal 1998, tingkat inflasi tercatat menyentuh angka 77,6 persen yang membuat nilai uang semakin merosot. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun ambruk hingga mencapai level Rp 17.000 pada Januari 1998.
Krisis moneter tersebut memberikan dampak berantai yang melumpuhkan sektor swasta dan perbankan nasional. Banyak perusahaan terpaksa berhenti beroperasi, proyek strategis dibatalkan, dan jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian akibat pemutusan hubungan kerja.
"Di tengah kekacauan ekonomi, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru yang otoriter pun runtuh," tulis Litbang Kompas.
Tuntutan Agenda Reformasi
Kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun mulai dipandang sebagai sumber suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Desakan untuk melakukan perubahan struktur politik secara menyeluruh pun tidak lagi bisa dibendung.
Gelombang tuntutan rakyat akhirnya mengerucut pada enam agenda utama reformasi yang disuarakan setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Poin-poin tersebut menjadi landasan bagi tata kelola negara yang baru.
Agenda pertama mencakup tuntutan untuk mengadili Soeharto beserta kroninya. Langkah selanjutnya adalah melakukan amendemen UUD 1945 guna memperkuat sistem demokrasi serta menghapus fungsi ganda atau dwifungsi ABRI dalam politik.
"Mendorong otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN," tulis Litbang Kompas.
