Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito, mengungkapkan maraknya aksi penipuan yang mencatut identitas pribadinya terkait prosedur pembukaan suspend Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagaimana dilansir dari Kompas pada Rabu (29/4/2026), pelaku dilaporkan mengirimkan komunikasi resmi palsu kepada para pengelola layanan tersebut.
Aksi kriminal ini memanfaatkan surat elektronik dengan identitas visual yang menyerupai institusi resmi demi meyakinkan para korban. Berdasarkan keterangan tertulis BGN, skema ini telah memakan banyak korban di kalangan pengelola SPPG karena tampilan pesan yang tampak valid meski tidak berasal dari saluran resmi pemerintah.
Penegasan mengenai tingginya frekuensi pencatutan nama tersebut disampaikan langsung oleh Harjito di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pelaku sengaja menggunakan posisinya untuk melakukan manipulasi informasi terhadap target yang disasar.
"Nama saya sering dipakai untuk penipuan. Sudah banyak yang tertipu," kata Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN.
Modus yang dijalankan para oknum ini dinilai cukup cerdik karena tidak mengawali interaksi dengan permintaan materi secara terbuka. Sebaliknya, penggunaan kop surat atau identitas instansi palsu melalui email menjadi senjata utama untuk membangun kepercayaan penerima pesan.
"Jika menerima email atau surat yang mengatasnamakan BGN tetapi menggunakan kop tidak resmi atau sumber yang tidak jelas, sebaiknya tidak langsung ditindaklanjuti,ÔÇØ tutur Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN.
Edukasi kepada masyarakat dan pengelola SPPG terus digalakkan guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Harjito sangat menekankan pentingnya melakukan pengecekan ulang terhadap setiap instruksi yang diterima melalui saluran komunikasi formal.
ÔÇ£Lakukan verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi," imbau Harjito, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN.
Pihak Badan Gizi Nasional kini mengarahkan setiap pihak yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi mencurigakan untuk segera memberikan laporan kepada otoritas berwenang. Instansi tersebut juga sedang menyusun langkah strategis guna memperketat sistem sosialisasi publik agar masyarakat dapat dengan mudah memvalidasi keaslian informasi dari negara.
