Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri, mengonfirmasi penghapusan sistem kuota khusus berbayar dalam proses penerimaan anggota Polri di Istana Jakarta pada Selasa (5/5/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari reformasi kepolisian untuk menciptakan sistem rekrutmen yang lebih adil.
Dilansir dari Nasional, praktik membayar untuk menjadi anggota polisi tersebut kini menjadi fokus perbaikan dalam aspek manajerial korps Bhayangkara. Penghapusan kuota ini diharapkan dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat terhadap transparansi pendaftaran kepolisian.
"Iya, makanya kalau terkait dengan itu, rekomendasinya di bidang aspek manajerial tadi. Nah kalau tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota khusus itu dihapus," ujar Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri.
Selain menghapus jalur khusus tersebut, Dofiri yang juga mantan Wakapolri menjelaskan bahwa struktur kepanitiaan akan diubah secara signifikan. Kedepannya, Polri bakal melibatkan pihak luar guna meminimalkan praktik kecurangan internal.
"Kemudian sekarang harus menggunakan multi-aktor, panitianya itu bukan hanya dari internal Polri, tapi juga dari luar Polri. Nah, rigid nanti seperti itu," imbuh Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri.
Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menekankan pentingnya kejujuran dalam seleksi calon perwira. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, sebelumnya telah menegaskan bahwa jalur titipan di Akademi Kepolisian (Akpol) harus dihentikan sepenuhnya.
"Yang sudah boleh diumumkan itu hanya satu. Rekrutmen Akpol tidak boleh ada titipan dari siapapun," kata Mahfud MD, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Mahfud menyoroti adanya ketimpangan dalam komposisi peserta didik Akpol yang selama ini dianggap lebih banyak diisi oleh kerabat pejabat. Ia memperingatkan masyarakat agar tidak memercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan melalui jalur belakang.
"Polri sudah mengumumkan mulai tahun ini tidak ada titipan. Kalau ada orang mengaku punya pengaruh agar itu diterima, itu semua bohong supaya diabaikan. Nanti kita lihat potret hasil rekrutmennya tahun ini," ujar Mahfud MD, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.
