Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah pengangguran di ibu kota mencapai 334.000 orang pada Februari 2026. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan periode Februari 2025 yang tercatat sebanyak 338.000 orang, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, mengonfirmasi adanya penyusutan jumlah warga yang tidak bekerja dalam setahun terakhir pada Selasa (5/5/2026). Meskipun angka nominalnya berkurang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya mengalami penurunan moderat.
ÔÇ£Turun sekitar 4,54 ribu orang dibandingkan Februari tahun 2025,ÔÇØ kata Kadarmanto, Kepala BPS DKI Jakarta.
Kadarmanto menjelaskan bahwa dari total 5,53 juta angkatan kerja, rasio pengangguran masih berada di angka enam per 100 orang. Persentase TPT tercatat turun dari 6,18 persen menjadi 6,03 persen pada tahun ini.
ÔÇ£Dengan kata lain, sekitar enam dari 100 orang angkatan kerja di Jakarta merupakan pengangguran,ÔÇØ tutur Kadarmanto.
Data BPS menunjukkan bahwa sektor penyerapan tenaga kerja mengalami perubahan komposisi. Jumlah pekerja penuh dan setengah pengangguran meningkat, sementara kategori pekerja paruh waktu justru berkurang.
ÔÇ£Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada pekerja penuh dan setengah pengangguran, sementara jumlah pekerja paruh waktu mengalami penurunan,ÔÇØ ujar Kadarmanto.
Berdasarkan latar belakang pendidikan, lulusan sekolah menengah mendominasi angka pengangguran. Kelompok SMA umum mencatatkan TPT sebesar 7,58 persen, sedangkan tamatan SMK menjadi yang tertinggi.
ÔÇ£Pada Februari 2026, TPT tamatan SMA umum sebesar 7,58 persen," ujar Kadarmanto.
Kadarmanto memaparkan bahwa lulusan SMK memiliki tingkat pengangguran mencapai 8,15 persen. Sebaliknya, angka terendah berada pada lulusan diploma sebesar 3,58 persen, diikuti universitas 3,79 persen, SMP 3,87 persen, dan SD ke bawah 5,32 persen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan penyediaan lapangan kerja melalui program Jakarta Jobfest. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan program ini bertujuan memfasilitasi para pencari kerja dalam sistem yang transparan.
ÔÇ£Pemerintah Jakarta memberikan ruang kesempatan kepada pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dalam sistem yang terbuka,ÔÇØ ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Kendati demikian, Pramono menekankan bahwa kegiatan bursa kerja tidak bisa menjadi solusi tunggal dalam mengentaskan masalah ketenagakerjaan di Jakarta.
ÔÇ£Job fair seperti ini terus terang hanya membantu memfasilitasi, menurunkan persoalan pengangguran. Tetapi bukan satu-satunya untuk menyelesaikan,ÔÇØ ujarnya.
Masalah pengangguran ini juga berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan. Sosiolog Universitas Nasional (UNAS), Nia Elvina, mengamati adanya kaitan erat antara minimnya lapangan kerja dengan potensi konflik ekonomi di masyarakat.
ÔÇ£Dari berbagai kajian, sebagian besar dari konflik sosial termasuk tawuran yang terjadi dalam masyarakat kita, berakar dari permasalahan ekonomi,ÔÇØ tutur Nia Elvina, Sosiolog UNAS.
Nia mencontohkan ketatnya persaingan kerja saat ini terlihat dari banyaknya pendaftar untuk posisi tenaga lapangan atau 'pasukan orange'. Kondisi tersebut memaksa lulusan perguruan tinggi ikut bersaing untuk pekerjaan teknis.
ÔÇ£Kita lihat sendiri di lapangan ketika pembukaan kerjaan untuk ÔÇÿpekerja orangeÔÇÖ saja, ribuan pendaftar dan bahkan ada yang menggunakan ijazah strata 1,ÔÇØ katanya.
