Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan wilayah RW 03 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sebagai prioritas penataan kawasan kumuh pada Kamis (7/5/2026). Kawasan ini masuk kategori kumuh berat akibat kepadatan bangunan ekstrem yang menghalangi sinar matahari masuk ke lorong permukiman.
Kondisi lingkungan di lokasi tersebut sangat lembap dengan sirkulasi udara buruk karena atap antar-rumah saling menempel, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Warga terpaksa menyalakan lampu teras selama 24 jam penuh agar lorong gang yang sempit tidak gelap total.
Fina, seorang warga yang telah menetap selama 25 tahun di wilayah tersebut, mengungkapkan dilema tinggal di lingkungan yang tertutup bangunan padat.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya gitu, saya tinggal di sini. Tapi dibilang layak juga enggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang matahari juga enggak masuk ke sini kan, ketutupan," ucap Fina saat ditemui di lokasi, Kamis (7/5/2026).
Perempuan berusia 46 tahun itu menjelaskan bahwa penggunaan lampu pada siang hari menjadi keharusan karena cahaya matahari terhalang bangunan lantai dua yang menjorok ke depan.
"Di sini mah lampu ya nyala 24 jam di teras, kalau enggak kan gelap. Mau enggak mau, pakai lampu kecil aja yang penting kelihatan," ujarnya.
Meskipun kondisi fisik bangunan sangat padat, Fina menyebut aspek sanitasi telah sedikit membaik dibandingkan sebelum penataan tahun 2021. Namun, masalah ketiadaan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) pribadi yang memadai masih menjadi persoalan bagi sebagian tetangganya.
"Banyak juga yang masih enggak punya WC, atau kalau punya WC enggak ada septic tank, jadinya langsung kan ngalirnya ke kali, kayaknya itu kali yang dibilang kumuh, padahal di Jakarta mungkin ya hari gini, karena di sini pada enggak punya duit," kata Fina.
Faktor ekonomi menjadi alasan utama ribuan warga tetap bertahan meskipun menyadari kualitas lingkungan yang tidak sehat bagi kesehatan pernapasan.
"Kita pasti ngerasa kayak misalnya, 'Ini kok gini banget ya tinggal di Jakarta?' gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi, dorongan ekonomi. Syukur-syukur masih bisa punya tempat tinggal yang punya sendirilah, enggak repot ngontrak ke mana-mana mahal," ungkap Fina.
Ketua RW 03 Jembatan Besi, Didi Mawardi, mencatat sebanyak 872 Kepala Keluarga (KK) menetap secara riil di wilayahnya yang sangat terbatas. Ia mengungkapkan bahwa satu rumah semi-permanen sering kali harus menampung hingga lima keluarga sekaligus.
"Kan banyak yang KK nya di sini tapi tinggal di luar, kalau total semua yang di data itu lebih dari 1.000 KK, nah yang beneran masih tinggal di sini itu 872," ucap Didi.
Kepadatan tersebut memaksa penghuni rumah mengatur waktu istirahat secara bergantian karena ruang yang tersedia tidak mencukupi untuk tidur bersamaan.
"Kalau orang kan ngebangun ke samping, kita ke atas. Nah itu mereka bahkan satu rumah bisa 4 sampai 5 KK. Dan mungkin ya, tidur pun mereka kadang suka shift-shiftan (bergantian). Ya itulah memang kondisi riil-nya, kita juga tidak bisa menutup-nutupi," ungkap Didi.
Guna mengurangi kesan kumuh, Didi mengusulkan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman interaktif di tengah permukiman padat penduduk.
"Harapan saya, berkenan pemerintah bisa menyediakan RTH di tengah-tengah rumah masyarakat ataupun taman interaktif seluas kurang lebih 500 meter di beberapa titik. Minimal empat titik saya bisa alokasikan, itu akan menghilangkan kesan kumuhnya," ucap Didi.
Didi juga menambahkan kekhawatiran warga terhadap pemutusan bantuan sosial jika rumah mereka direnovasi menjadi lebih layak secara fisik.
"Misalnya mereka yang tadinya pakai WC umum dibuatkan WC sendiri gitu, atau septic tank, nanti desil mereka kan naik, takut mereka itu pada enggak dapat bansos lagi, padahal kenyataannya masih sangat membutuhkan," kata Didi.
Camat Tambora, Pangestu Aji, mengonfirmasi fenomena warga yang tidur bergantian merupakan dampak nyata dari keterbatasan ruang di wilayah dengan kepadatan tertinggi di Jakarta tersebut.
"Kita lihat dari habit-nya kan, dengan kondisi bangunan seadanya, satu rumah lah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian, masih ada yang seperti itu," ungkap Pangestu.
Kondisi anak muda yang sering terjaga hingga dini hari karena bergantian tempat tidur dengan orang tua dinilai memicu kerawanan sosial di lingkungan tersebut.
"Jadi misalnya malam orang tuanya tidur, anaknya di luar rumah, nanti gantian jam 02.00 WIB pagi gitu, orang tuanya dagang ke pasar, nah ini juga yang bikin angka tawuran itu jadi rawan di Tambora," kata Pangestu.
Pangestu menjelaskan bahwa Tambora secara historis merupakan area penyangga pusat perdagangan sejak masa Sunda Kelapa yang kemudian terus berkembang menjadi permukiman kelas pekerja.
"Kalau dulu peradabannya Sunda Kelapa di kawasan yang sekarang Tamansari, nah, di Tambora ini adalah tepi-tepinya. Saat di sana sudah mulai ramai, nah di sini mungkin tempat tinggal warganya. Dengan segala keterbatasannya, menumpuk terus juga sampai sekarang," ujar Pangestu.
Situasi ekonomi yang sulit membuat mayoritas warga lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari daripada memperbaiki kualitas hunian.
"Jadi mau mikirin untuk (rumah) yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih, buat makan dan hidup aja susah," jelas Pangestu.
Pihak kecamatan mengedepankan pendekatan pendampingan dan pembinaan ekonomi daripada melakukan penertiban paksa untuk mengubah kondisi wilayah.
"Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, pasti mindset-nya juga udah berubah," tutur Pangestu.
Pangestu berharap pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat bersinergi dalam menangani masalah kekumuhan di Tambora dengan memahami keterbatasan masyarakat setempat.
"Harapannya, yuk kita sama-sama duduk bareng, bahas bareng, insyaallah masyarakat akan mengikuti program yang berdampak positif. Terlebih ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Tambora, dan itu harus dipahami terlebih dahulu, kemudian benar-benar dilakukan pendampingan," tutup Pangestu.
