Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penataan kawasan padat penduduk di wilayah Tambora, Jakarta Barat, guna memperbaiki kualitas ruang hidup warga yang masuk kategori kumuh berat pada Kamis (7/5/2026). Langkah ini diambil menyusul kondisi lingkungan yang minim cahaya matahari dan buruknya sistem sanitasi di pemukiman tersebut.
Kondisi memprihatinkan dialami oleh warga yang telah puluhan tahun menetap di lorong sempit Jembatan Besi tanpa akses sinar matahari langsung. Dilansir dari Megapolitan, keterbatasan ekonomi memaksa penduduk bertahan di hunian semi permanen yang sangat padat dan lembap sehingga memicu berbagai gangguan kesehatan pernapasan.
"Ya kadang sih kita pasti ngerasa kayak misalnya, 'Ini kok gini banget ya tinggal di Jakarta?' gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi, namanya ekonomi," ungkap Fina, warga RW 03 Jembatan Besi.
Fina menjelaskan bahwa ia lebih memilih bertahan di rumah miliknya sendiri meski kondisinya sempit dan gelap daripada harus mengeluarkan biaya sewa bulanan. Penghasilannya sebagai penjual minuman es hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok harian keluarga.
"Syukur-syukur masih bisa tinggal di tempat tinggal yang punya sendiri lah, enggak repot ngontrak ke mana-mana, mahal," ucap Fina.
Struktur bangunan di wilayah tersebut mayoritas memiliki lantai dua yang menonjol ke depan hingga atap antar-rumah saling bersentuhan. Hal ini menciptakan lorong menyerupai terowongan yang memaksa warga menyalakan lampu teras selama 24 jam penuh untuk penerangan jalan.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya gitu, saya tinggal di sini. Tapi dibilang layak juga enggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga enggak masuk ke sini kan, ketutupan," tutur Fina.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa RW 03 Jembatan Besi merupakan salah satu wilayah dengan kategori kumuh berat di Jakarta. Di area ini, tercatat ada 872 kepala keluarga yang tinggal berhimpitan tanpa adanya ruang terbuka hijau bagi masyarakat.
"Terkait kategori kumuh itu adalah memang (karena) padat penduduk. Yang mana kalau orang kan ngebangun ke samping, kita ke atas. Nah itu mereka bahkan satu rumah bisa 4-5 KK. Dan mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah, tidur pun mereka kadang suka shift-shift-an (bergantian)," jelas Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Didi mengungkapkan bahwa tawaran relokasi ke rumah susun sering ditolak warga karena kendala biaya sewa dan ketakutan kehilangan bantuan sosial. Warga khawatir peningkatan kualitas hunian akan menghapus status kemiskinan mereka yang berujung pada penghentian bantuan dari pemerintah.
"Kita sudah menawarkan berapa kali opsi, tetap mereka menolak. Karena mahalnya tinggi sewa rusun Pak, dan bukan hak milik. Apalagi situasi ekonomi saat ini kurang baik," jelas Didi.
Kurangnya fasilitas umum membuat anak-anak di kawasan tersebut sering memanfaatkan jalan raya sebagai tempat bermain saat larut malam. Didi berharap pemerintah dapat membangun taman interaktif sebagai solusi untuk mengurangi kesan kumuh di tengah padatnya hunian.
"Harapan saya, berkenan pemerintah bisa menyediakan RTH di tengah-tengah rumah masyarakat ataupun taman interaktif yang luasnya kurang lebih 500 meter di beberapa titik. Itu akan terkesan tidak kumuh lagi," kata Didi.
Camat Tambora, Pangestu Aji, mengonfirmasi bahwa mayoritas kelurahan di wilayahnya masih berstatus kawasan kumuh sesuai aturan gubernur terbaru. Masalah utama yang dihadapi meliputi kepadatan penduduk yang ekstrem serta perilaku pembuangan limbah langsung ke saluran air.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok, dan depannya tuh agak susah," jelas Pangestu Aji.
Pangestu menekankan bahwa pendekatan pemerintah tidak akan menggunakan cara penggusuran atau penertiban paksa karena banyak warga yang memiliki usaha konveksi rumahan. Fokus utama saat ini adalah melakukan pendampingan untuk meningkatkan taraf ekonomi penduduk agar pola pikir mengenai hunian sehat juga ikut berubah.
"Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," ujar Pangestu Aji.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk terjun langsung membenahi titik-titik krusial di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Meski data menunjukkan penurunan jumlah RW kumuh secara total di Jakarta hingga tahun 2026, ia menegaskan penataan lapangan tetap menjadi prioritas utama.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267. Memang beberapa itu di Barat terutama misalnya di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
