Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprioritaskan penataan kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis (7/5/2026) guna memperbaiki kualitas hidup warga di wilayah berkategori kumuh berat tersebut. Langkah ini diambil menyusul keluhan warga terkait minimnya sanitasi dan akses cahaya matahari akibat padatnya bangunan.
Kondisi memprihatinkan dialami oleh Fina (46), seorang warga Jembatan Besi yang telah menetap selama 25 tahun di gang sempit selebar satu meter. Seperti dilansir dari Megapolitan, keterbatasan ekonomi memaksa warga bertahan di hunian semi permanen yang sangat lembap dan minim sirkulasi udara.
"Ya kadang sih kita pasti ngerasa kayak misalnya, 'Ini kok gini banget ya tinggal di Jakarta?' gitu. Sulit, kumuh, padat gitu. Cuman ya mau gimana lagi, namanya ekonomi," ungkap Fina.
Kebutuhan hidup harian yang pas-pasan membuat Fina memilih tetap tinggal di rumah milik sendiri dibandingkan harus menyewa kontrakan yang mahal. Ia mengaku merasa beruntung masih memiliki tempat tinggal tetap di tengah himpitan ekonomi ibu kota.
"Syukur-syukur masih bisa tinggal di tempat tinggal yang punya sendiri lah, enggak repot ngontrak ke mana-mana, mahal," ucap Fina.
Rumah berlantai dua milik Fina dihuni bersama saudara sepupunya dengan atap antar-rumah yang saling menempel sehingga menutupi sinar matahari. Hal ini menyebabkan lampu teras harus menyala sepanjang hari untuk menerangi lorong yang gelap.
"Memprihatinkan ya, kalau dibilang memprihatinkan, ya ini juga rumah saya gitu, saya tinggal di sini. Tapi dibilang layak juga enggak tahu ya. Karena namanya kita di tempat yang tertutup kayak gini, matahari juga enggak masuk ke sini kan, ketutupan," tuturnya.
Ketua RW 03 Jembatan Besi, Didi Mawardi, mengonfirmasi bahwa wilayahnya dihuni oleh 872 kepala keluarga (KK) dengan kepadatan bangunan yang sangat ekstrem. Banyak rumah yang dihuni oleh 4 hingga 5 KK sehingga warga harus berbagi ruang secara bergantian.
"Terkait kategori kumuh itu adalah memang (karena) padat penduduk. Yang mana kalau orang kan ngebangun ke samping, kita ke atas. Nah itu mereka bahkan satu rumah bisa 4-5 KK. Dan mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah, tidur pun mereka kadang suka shift-shift-an (bergantian)," jelas Didi.
Minat warga untuk pindah ke rumah susun tergolong rendah karena faktor biaya sewa dan kekhawatiran kehilangan bantuan sosial jika status kemiskinan mereka berubah. Didi berharap pemerintah dapat menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai solusi untuk mengurangi kesan kumuh.
"Kita sudah menawarkan berapa kali opsi, tetap mereka menolak. Karena mahalnya tinggi sewa rusun Pak, dan bukan hak milik. Apalagi situasi ekonomi saat ini kurang baik," jelasnya.
Didi menekankan pentingnya taman interaktif atau ruang publik di tengah pemukiman agar lingkungan menjadi lebih sehat. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki pola bermain anak-anak yang saat ini terpaksa menggunakan jalan raya pada tengah malam.
"Harapan saya, berkenan pemerintah bisa menyediakan RTH di tengah-tengah rumah masyarakat ataupun taman interaktif yang luasnya kurang lebih 500 meter di beberapa titik. Itu akan terkesan tidak kumuh lagi," kata Didi.
Camat Tambora, Pangestu Aji, menyatakan bahwa 8 dari 11 kelurahan di wilayahnya masih berstatus RW kumuh berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2024. Persoalan utama yang dihadapi meliputi sanitasi buruk dan sistem tidur bergantian karena kepadatan penduduk.
"Kita lihat dari habit-nya kan, satu keluarga itu satu rumahlah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian. Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok, dan depannya tuh agak susah," jelas Pangestu.
Pihak kecamatan lebih mengedepankan pola pembinaan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat sebagai solusi utama dibandingkan penggusuran. Upaya ini bertujuan agar kesadaran warga terhadap lingkungan yang sehat muncul seiring membaiknya pendapatan mereka.
"Gimana tuh caranya yang sudah ada walaupun belum benar supaya jadi benar? Ya pendampingan, pembinaan, iringin. Insyaallah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," ujar Pangestu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk langsung menangani titik-titik krusial di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Meski data menunjukkan penurunan jumlah RW kumuh secara signifikan di Jakarta, ia berjanji akan melakukan peninjauan lapangan secara mendalam.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267. Memang beberapa itu di Barat terutama misalnya di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,ÔÇØ kata Pramono.
