Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas program penataan kawasan bantaran rel kereta api ke berbagai titik di ibu kota guna mencegah permukiman kumuh dan risiko kecelakaan. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari penataan yang sebelumnya difokuskan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/4/2026).
Dilansir dari Megapolitan, perluasan penataan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan teratur. Langkah tersebut mencakup penertiban penggunaan lahan negara serta relokasi warga ke sejumlah rumah susun yang telah disediakan pemerintah.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan bahwa pendekatan pemerintah mengutamakan penyediaan hunian yang manusiawi bagi masyarakat terdampak. Selain relokasi, Pemprov DKI juga memasang pagar pembatas di lokasi-lokasi yang dinilai rawan okupasi ilegal.
ÔÇ£Pendekatan yang dilakukan meliputi relokasi ke hunian layak, penegakan aturan lahan negara, dan pencegahan okupasi baru, termasuk pemasangan pagar pembatas di titik-titik rawan,ÔÇØ ujar Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta.
Program ini merupakan bagian dari target besar Pemerintah Provinsi dalam mengurangi kawasan kumuh di Jakarta. Penataan tersebut telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta periode 2025ÔÇô2029.
ÔÇ£Ini langkah nyata menuju Jakarta yang lebih aman, tertata, dan manusiawi,ÔÇØ kata Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta.
Berdasarkan data RPJMD, terdapat sekitar 445 RW kumuh yang menjadi target penataan menyeluruh di Jakarta. Hingga tahun 2024, sebanyak 284 RW telah tertangani, sementara sisa kawasan kumuh lainnya akan diselesaikan secara bertahap hingga target akhir pada 2027.
Khusus pada tahun 2025, pemerintah daerah menargetkan percepatan penataan pada 55 RW tambahan. Upaya ini melibatkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemilik lahan jalur perkeretaapian.
Sebagai solusi tempat tinggal, Pemprov DKI menyiapkan Rusun Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung bagi warga yang direlokasi. Pemerintah juga menjamin ketersediaan infrastruktur dasar agar lingkungan baru tersebut terintegrasi dengan sistem pelayanan perkotaan.
ÔÇ£Pemprov DKI siap mendukung penuh penyediaan infrastruktur pendukung di lokasi hunian baru,ÔÇØ kata Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta.
Penyediaan akses air bersih di lokasi rusun akan dikoordinasikan langsung dengan PAM Jaya atau PDAM. Sementara itu, pemenuhan layanan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan akan melibatkan instansi terkait untuk memastikan hak warga tetap terpenuhi.
Sektor transportasi juga menjadi perhatian utama melalui keterlibatan Dinas Perhubungan untuk menyediakan akses angkutan umum. Saat ini, pembangunan hunian di kawasan Senen seluas 5.600 meter persegi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditargetkan selesai Juni 2026.
Proyek di Senen tersebut menyediakan 324 unit hunian minimalis yang dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura Indonesia. Unit-unit tersebut dirancang berukuran 4,5 meter x 4,5 meter untuk mendukung penataan kawasan jalur rel secara berkelanjutan.
