Pemerintah Kota Jakarta Timur memberikan instruksi tegas kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aktivitas galian di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi adanya pekerjaan lapangan yang dilakukan tanpa mengantongi izin resmi.
Dilansir dari Megapolitan, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, meminta personel Satpol PP lebih proaktif dalam memantau setiap titik pengerjaan galian. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat berupa penghentian pekerjaan jika ditemukan indikasi galian ilegal di lapangan.
"Saya minta Satpol PP memonitor dan mengawasi jika ada galian mencurigakan. Jika ilegal dan tidak ada izin, segera dihentikan dan dilaporkan karena merusak aset pemerintah daerah," kata Kusmanto di Jakarta, Rabu (13/5/2026), dikutip dari Antara.
Kusmanto menjelaskan bahwa pengawasan ketat ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kerusakan infrastruktur kota. Menurutnya, pekerjaan galian yang mengabaikan prosedur standar sering kali menjadi pemicu kerusakan fasilitas publik yang merugikan daerah.
Selain mengandalkan Satpol PP, pihak pemerintah kota juga menggerakkan seluruh jajaran kecamatan untuk memperluas jangkauan pemantauan. Para camat diminta memastikan setiap pengembang maupun instansi utilitas yang beroperasi di wilayah mereka mematuhi regulasi yang berlaku.
"Seluruh kecamatan mohon cek jangan sampai ada galian tanpa izin. Setelah adanya galian, ketika selesai harus dikembalikan seperti semula," ujarnya.
Kusmanto mengingatkan para pengembang dan instansi pemilik utilitas untuk selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah wilayah sebelum memulai aktivitas penggalian. Sosialisasi kepada otoritas lokal dianggap krusial guna menghindari kendala teknis dan sosial.
"Kami minta setiap pekerjaan harus disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan kecamatan serta kelurahan agar masyarakat mengetahui dan tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan," kata dia.
Melalui penguatan pengawasan ini, Pemerintah Kota Jakarta Timur berkomitmen menjaga aset daerah secara optimal. Fokus utama dari kebijakan ini adalah menjamin semua aktivitas pembangunan utilitas berjalan sesuai prosedur demi kenyamanan masyarakat dan keamanan infrastruktur.
