Pemerintah Kota Jakarta Barat menginstruksikan penambahan kamera pengawas (CCTV) dan mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) guna menanggulangi tingginya kasus kriminalitas jalanan seperti begal pada Jumat (22/5/2026).
Langkah strategis tersebut diambil menyusul maraknya kejahatan jalanan di wilayah tersebut, seperti dilansir dari Megapolitan. Kebijakan ini disepakati dalam audiensi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Pemerintah setempat menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan berbagai pihak demi menjaga situasi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jakarta Barat.
"Hal ini kami sikapi secara positif dan menjadi sebuah komitmen bersama untuk terus bersinergi menjaga Jakarta Barat yang aman dan sejahtera," ujar Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Barat.
Implementasi arahan Gubernur DKI Jakarta akan diwujudkan melalui surat imbauan resmi. Pemkot Jakarta Barat meminta keterlibatan aktif dari seluruh komponen entitas pemilik gedung dan tempat usaha.
"Pertama, kita bersepakat menyiapkan secara mandiri maupun mengimbau seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing seperti gedung, kantor, tempat usaha, dan sebagainya. Kami akan buat surat imbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur," kata Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Barat.
Selain pengawasan kamera, penguatan lini keamanan juga menyasar pada pengaktifan kembali Siskamling. Penjagaan wilayah ini difokuskan pada malam hari dengan melibatkan sinergi empat pilar dari tingkat kota hingga kelurahan.
Wali Kota Jakarta Barat juga menekankan peran media sosial dalam menjaga situasi kondusif. Masyarakat diharapkan dapat menyebarkan konten yang menenangkan agar warga merasa aman.
Di sisi lain, Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat juga mengintensifkan tindakan preventif. Patroli gabungan berskala besar terus digalakkan bersama unsur TNI dan pemerintah daerah.
"Kegiatan-kegiatan preemtif, preventif seperti patroli dan razia itu sudah dilakukan dengan empat pilar ya. Jadi ada dari TNI, Polri, kemudian Satpol PP, Dishub, dan ada rekan-rekan dari potensi masyarakat yang bergabung untuk melakukan patroli bersama," ujar Twedi Aditya Bennyahdi, Kapolres Metro Jakarta Barat.
Masyarakat juga diimbau untuk memaksimalkan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) di lingkungan masing-masing. Pihak kepolisian menyediakan saluran darurat khusus yang dapat diakses kapan saja oleh warga.
Layanan darurat tersebut diklaim telah berfungsi dengan baik setelah melalui uji coba langsung oleh pihak pemkot selaku pengawas wilayah.
"Jangan lupa juga kami di Polri ada pelayanan 110 Presisi. Mudah-mudahan, tadi Bu Wali sudah mencoba sebagai mystery call, alhamdulillah petugas operatornya ada yang langsung angkat dan berinteraksi. Kami mohon dukungan masyarakat supaya ikut bergabung kolaborasi," jelas Twedi Aditya Bennyahdi, Kapolres Metro Jakarta Barat.
Langkah tanggap darurat ini sekaligus merespons munculnya sentimen negatif di media sosial. Warganet sempat melabeli wilayah Jakarta Barat mirip dengan kota fiktif "Gotham City" yang dipenuhi sarang penjahat.
Sarkasme digital tersebut memicu respons dari pihak legislatif daerah. Perwakilan rakyat menyatakan kesiapannya untuk mengawasi ketat jalannya fungsi keamanan di masyarakat.
"Jadi Gotham City ini kan menurut saya suatu julukan yang sarkas ya. Kita tahu di komik Batman ini julukan Gotham City buat kota yang nggak aman, kota yang amburadul, sarang kriminal. Jadi saya mencoba memposisikan diri menjadi Batman, yang akan selalu mengawasi terkait kenyamanan masyarakat," ujar Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Legislator tersebut mengapresiasi kekompakan unsur pimpinan daerah dalam menghadapi ancaman kriminalitas. Pengawasan berkala akan terus dilakukan demi memastikan jaminan keamanan wilayah.
"Batman bekerja sama dengan Justice League, nah ini barisan para anggota Justice League nih (menunjuk barisan Forkopimko). Jadi Jakarta Barat kita jamin aman dan kondusif," tutur Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Kendati demikian, pihak DPRD menilai rencana pemasangan CCTV mandiri di area gedung belum menyasar akar masalah begal yang sering terjadi di jalanan umum. Pengadaan fasilitas publik disarankan memakai skema kemitraan.
Pendanaan sewa kamera pengawas diusulkan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMD maupun pihak swasta setelah Polres Metro Jakarta Barat merampungkan pemetaan titik rawan.
"Setelah ada datanya, nanti mungkin kita sistem sewa ya, kita cari CSR dari pihak-pihak yang membantu, mungkin dari BUMD, supaya bisa membantu skema penyewaan CCTV ini. Jadi kita pasang ke titik-titik penting," tutur Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta.
