Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai memetakan sejumlah wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman banjir dan genangan air.
Langkah ini dilansir dari Media Indonesia sebagai upaya mitigasi awal dalam mengamankan warga serta memastikan infrastruktur drainase dan tanggul dalam kondisi siap menghadapi musim penghujan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Depok, Rizwan Nurahim, menyatakan terdapat 11 lokasi krusial yang kini menjadi prioritas utama penanganan oleh pemerintah daerah.
Daftar wilayah yang masuk dalam pemetaan tersebut meliputi Jalan Mandor Tajir Pondok Petir, Anak Kali Angke 5 Sawangan, Jalan H. Sulaeman Bedahan, serta area saluran lingkungan di Pancoran Mas.
Selain itu, titik rawan lainnya mencakup Jalan Raya Keadilan Rangkapan Jaya Baru, Jalan Pendowo Grogol, Jalan H. Terin Beji, Jalan R. Sanim Tanah Baru, Kali Cabang Tengah Pondok Jaya, Saluran Tersier Cilodong, dan RW 30 Kelurahan Sukamaju.
Rizwan menjelaskan bahwa pemetaan tersebut fokus pada area bantaran kali karena permasalahan banjir di wilayah ini tergolong kompleks.
"Permasalahan banjir ini kompleks. Selain faktor cuaca, penyebab utama genangan di dominasi oleh sedimentasi dan tumpukan sampah yang memicu penyempitan saluran air," katanya, Jumat (15/5/2026).
Pihak Dinas PUPR mengidentifikasi bahwa tumpukan limbah rumah tangga dan plastik seringkali menyumbat saluran gorong-gorong sehingga air tidak dapat mengalir secara normal.
"Akibatnya, air hujan tidak dapat mengalir secara normal dan akhirnya meluap ke permukiman, sampah rumah tangga dan plastik yang dibuang sembarangan menumpuk dan menyempitkan atau menutup total saluran air," ujarnya.
Sumbatan tersebut memicu kenaikan volume air ke daratan yang dapat menyebabkan genangan hingga potensi banjir bandang di kawasan permukiman warga.
Guna mengatasi persoalan ini, Rizwan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah melalui penerapan prinsip 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle.
Seluruh 11 lokasi prioritas tersebut akan mendapatkan penanganan teknis berupa normalisasi pada saluran-saluran air yang mengalami penyumbatan.
"Dengan pemetaan wilayah rawan banjir ini, diharapkan dapat untuk meminimalkan risiko, dan dampak bencana karena berfungsi sebagai dasar mitigasi non-struktural," sambung Rizwan.
Dinas PUPR juga telah menyiagakan ratusan personel teknis serta berbagai peralatan pendukung seperti pompa air mobile, portable, hingga alat berat ekskavator dan truk crane.
Material darurat seperti bronjong dan kisdam juga disiapkan untuk penanganan cepat jika terjadi kerusakan infrastruktur akibat luapan air yang tidak terduga.
Masyarakat setempat diimbau untuk melakukan mitigasi mandiri dengan cara menjaga kebersihan lingkungan serta rutin membersihkan saluran air di sekitar tempat tinggal masing-masing.
