Pemerintah Kabupaten Gunungkidul resmi meluncurkan fasilitas kanal aduan khusus wisatawan melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (13/4/2026) guna memperkuat transparansi layanan. Dilansir dari Detik Travel, langkah ini diambil agar setiap keluhan pengunjung di destinasi wisata dapat ditangani secara lebih cepat, terukur, dan akuntabel oleh pihak berwenang.
Kanal resmi yang dikelola oleh PPID Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul ini beroperasi pada nomor +62 851-3879-2194. Kehadiran layanan pesan singkat tersebut bertujuan menyediakan alur pelaporan yang jelas bagi wisatawan dibandingkan penyampaian aspirasi melalui media sosial yang selama ini tidak terorganisir.
Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul, Eko Nur Cahyo, mengungkapkan bahwa sejak fasilitas ini dibuka, sejumlah laporan terkait biaya sewa tikar, payung, hingga kesalahan input tiket retribusi sudah mulai diterima. Selain itu, terdapat laporan mengenai usulan kegiatan wisata serta dugaan adanya pungutan tidak resmi di beberapa jalur masuk kawasan wisata.
Pihak dinas saat ini sedang memproses Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup alur penerimaan, verifikasi, hingga tindak lanjut laporan sesuai regulasi yang berlaku. Penanganan satu pintu ini diharapkan mampu meminimalkan potensi pelanggaran seperti kebocoran retribusi atau pungutan di luar kewenangan resmi pemerintah daerah.
"Semua aduan yang masuk kami tindak lanjuti. Harapannya, semua keluhan masuk melalui satu pintu resmi, sehingga penanganannya sesuai regulasi dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Eko Nur Cahyo, Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul.
Kepala Disparekrafpora Gunungkidul, Hary Sukmono, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Ia berharap kanal baru ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat maupun pelancong yang berkunjung ke wilayah tersebut.
"Kami ingin memastikan wisatawan merasa aman dan nyaman. Ini juga menjadi langkah untuk membangun pariwisata Gunungkidul yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," kata Hary Sukmono, Kepala Disparekrafpora Gunungkidul.
