Kementerian PU Tekan Biaya Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Hulu

Kementerian PU Tekan Biaya Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Hulu
Foto: Ilustrasi Kementerian PU Tekan Biaya Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Hulu.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menekankan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor krusial untuk menekan biaya pengelolaan sekaligus meningkatkan efektivitas teknologi pengolahan sampah. Langkah ini dinilai mampu meringankan beban kerja teknologi di hilir, termasuk sistem waste to energy (WtE).

Dilansir dari Lestari, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Sandhi Eko Bramono, menjelaskan pada Jumat (18/4/2026) bahwa pengelolaan yang hanya mengandalkan tempat pemrosesan akhir (TPA) memicu lonjakan biaya investasi. Pemilahan sejak di hulu akan membuat komposisi sampah lebih homogen.

ÔÇ£Teknologi di hilir akan jauh lebih mudah jika pengelolaan sudah dilakukan dari sumber. Sampah yang masuk sudah lebih bersih dari logam, kaca, dan material lain yang sulit diolah,ÔÇØ ujar Sandhi Eko Bramono, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Penyederhanaan proses di hilir berdampak langsung pada efisiensi anggaran negara karena teknologi yang dibutuhkan tidak lagi terlalu kompleks. Sandhi menambahkan bahwa perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi variabel utama penentu besaran biaya yang harus dikeluarkan pemerintah atau daerah.

ÔÇ£Kalau tidak memilah di sumber, tidak masalah, tetapi harus siap membayar mahal di hilir. Tantangannya di Indonesia adalah tidak memilah, tetapi juga ingin biaya murah,ÔÇØ ujar Sandhi Eko Bramono, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Mengenai implementasi teknologi WtE, pemerintah telah menetapkan kriteria ketat melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Proyek pembangkit energi dari sampah ini mengharuskan adanya pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari serta ketersediaan lahan dan dukungan fiskal yang memadai.

ÔÇ£Menggabungkan beberapa daerah tidak mudah dalam era otonomi. Karena itu, studi kelayakan harus benar-benar matang, baik dari sisi teknis, ekonomi, maupun operasional,ÔÇØ kata Sandhi Eko Bramono, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PU.

Tantangan teknis dalam penyusunan studi kelayakan juga disoroti oleh pihak akademisi. Peneliti Ahli Utama Bidang Waste to Energy Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wahyu Purwanta, menyebut banyak daerah masih terkendala data dan kapasitas konsultan.

ÔÇ£Banyak daerah masih kesulitan dari sisi anggaran maupun kapasitas konsultan dalam menyusun studi kelayakan yang komprehensif,ÔÇØ ujar Wahyu Purwanta, Peneliti Ahli Utama Bidang Waste to Energy Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Persoalan logistik dalam skema aglomerasi turut menjadi perhatian serius karena jarak angkut memengaruhi kualitas sampah. Jarak yang terlalu jauh berisiko memicu proses biodegradasi yang dapat menurunkan kualitas bahan baku utama untuk pengolahan energi di fasilitas WtE.

Artikel terkait

Rekomendasi