Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai upaya menekan ketergantungan impor elpiji yang sangat tinggi. Dilansir dari Money, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memantau langsung proses ini pada Selasa (5/5/2026).
Kebutuhan elpiji nasional saat ini menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun, namun kemampuan produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 1,6 juta hingga 1,7 juta ton. Tingginya gap tersebut membuat pemerintah mencari alternatif melalui gas alam terkompresi yang memiliki tekanan 200 hingga 250 bar.
"Untuk ukuran 3 kilogram, tabungnya masih dalam tahap uji coba karena tekanannya cukup besar. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan kami harapkan sudah ada hasilnya," kata Bahlil, Menteri ESDM.
Bahlil menjelaskan bahwa jika tahap pengujian ini berjalan sesuai rencana, masyarakat akan mendapatkan bahan bakar dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan elpiji saat ini. Penghematan biaya operasional diperkirakan cukup signifikan bagi konsumen kecil.
"Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30ÔÇô40 persen," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Hingga kini, Kementerian ESDM masih melakukan kalkulasi mendalam mengenai integrasi CNG ke dalam sistem jaminan sosial energi nasional. Penentuan volume distribusi juga menjadi poin utama yang sedang digodok oleh tim ahli kementerian.
"Semua masih dikaji, termasuk kemungkinan subsidi dan besaran volumenya," ujar Bahlil, Menteri ESDM.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, memberikan dukungan terhadap pengembangan energi domestik ini. Ia memandang CNG sebagai instrumen vital untuk memperkuat kemandirian energi nasional di masa depan.
"CNG dapat menjadi solusi konkret untuk menekan impor LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi," ujar Jamaludin, Anggota Komisi XII DPR RI.
Pihak legislatif menyarankan agar pemanfaatan gas bumi ini tidak hanya terbatas pada skala rumah tangga kecil. Sektor industri dan transportasi dianggap perlu segera mengadopsi teknologi ini untuk menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih luas.
"Perluasan pemanfaatan ini penting untuk menciptakan skala ekonomi yang kuat, sehingga penggunaan gas domestik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan," tegas Jamaludin, Anggota Komisi XII DPR RI.
Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan catatan kritis mengenai aspek keamanan dan infrastruktur distribusi. Menurut lembaga tersebut, karakteristik CNG yang berbeda dengan LPG memerlukan penanganan teknis yang jauh lebih ketat.
"CNG bisa kurangi impor LPG dan emisi. CNG bagus sebagai substitusi LPG untuk pelanggan komersial, dapur besar, UMKM kuliner, hotel/restoran, dan kawasan yang pasokannya dekat dengan infrastruktur gas," tulis IESR, Lembaga Riset Energi.
Meskipun mendukung pengurangan emisi, IESR berpendapat bahwa kesiapan teknologi di tingkat rumah tangga saat ini masih menjadi hambatan utama. Penggunaan kompor dan regulator standar elpiji dinilai tidak bisa diaplikasikan langsung pada CNG.
"Tapi belum siap jadi pengganti langsung LPG 3 kg," lanjut IESR, Lembaga Riset Energi.
Faktor keselamatan menjadi sorotan utama karena besarnya tekanan dalam tabung CNG dibandingkan tabung elpiji konvensional. IESR mendesak pemerintah untuk melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum melakukan distribusi secara masal ke publik.
"Hitung biaya dan risikonya. Lakukan uji coba sebelum implementasi luas. Jangan gegabah, people safety should be no. 1," tegas IESR, Lembaga Riset Energi.
