PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama sejumlah instansi pemerintah mempercepat peningkatan keselamatan pada 1.810 titik perlintasan sebidang berisiko tinggi di berbagai wilayah Indonesia pada Selasa (5/5/2026). Langkah strategis ini diawali melalui agenda Kick Off Meeting Penanganan Perlintasan Sebidang yang melibatkan Danantara, Badan Pengelola (BP) BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Data operasional menunjukkan terdapat total 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, di mana hampir separuhnya menjadi fokus penanganan utama. Sebagaimana dilansir dari Ekonomi, upaya ini mencakup penutupan permanen pada titik-titik dengan kondisi terbatas dan peningkatan perlindungan pada area yang masih aktif digunakan oleh masyarakat.
Rencana teknis mencatat sebanyak 172 perlintasan akan ditutup secara total karena faktor risiko dan keterbatasan ruang. Sementara itu, 1.638 perlintasan lainnya dijadwalkan mendapatkan peningkatan fasilitas keselamatan, termasuk penambahan penjagaan dan integrasi teknologi pengawasan guna meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas.
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa koordinasi lintas lembaga ini merupakan titik awal untuk aksi lapangan yang lebih nyata guna mengevaluasi insiden-insiden yang pernah terjadi. Fokus utama saat ini adalah memastikan percepatan penutupan titik-titik yang telah teridentifikasi serta memperkuat pengamanan di lokasi rawan.
"Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 titik menjadi fokus penanganan," kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).
Manajemen kereta api menilai keberadaan petugas penjaga di titik perlintasan terbukti efektif dalam mereduksi tingkat bahaya di lapangan. Bobby menambahkan bahwa selain aspek sumber daya manusia, perusahaan akan mengandalkan solusi digital untuk memantau pergerakan kereta dan arus kendaraan jalan raya secara real-time.
"Pengalaman menunjukkan bahwa penjagaan perlintasan mampu menekan risiko kecelakaan secara signifikan. Karena itu, langkah penjagaan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi harus dijalankan secara bersamaan," lanjut Bobby.
Infrastruktur teknologi yang disiapkan mencakup sistem peringatan berbasis komunikasi, pemanfaatan GPS, hingga otomatisasi kendali operasional yang lebih sensitif terhadap risiko. Kolaborasi ini juga melibatkan penguatan regulasi dari pemerintah pusat serta dukungan pendanaan untuk implementasi fisik di lapangan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono menekankan bahwa pengelolaan transportasi darat harus menempatkan aspek keamanan pada prioritas tertinggi. Menurut penjelasannya, keterlibatan kolektif dari pemerintah daerah hingga masyarakat sangat diperlukan karena karakteristik pergerakan kereta api yang berbeda dengan kendaraan jalan raya.
"Kereta tidak dapat berhenti mendadak, sementara lalu lintas jalan bersifat dinamis. Jika tidak dikelola dengan baik, risikonya sangat tinggi," ujar Allan Tandiono.
Strategi jangka panjang pemerintah mencakup pembangunan perlintasan tidak sebidang, seperti flyover atau underpass, untuk memisahkan jalur kereta dengan arus kendaraan. Saat ini, seluruh pihak yang terlibat telah menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan rutin dan mengedukasi masyarakat mengenai bahaya di perlintasan kereta api.
