Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappissus), Aris Marsudiyanto, menghentikan operasional sekitar 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Sabtu (25/4/2026). Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan adanya kecurangan dalam penyediaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai standar prosedur.
Pemerintah memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola dapur agar menjaga kualitas menu karena indeks biaya telah dihitung secara riil sesuai kondisi lapangan. Dilansir dari Money, evaluasi dilakukan untuk memastikan program ini benar-benar memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa.
Aris Marsudiyanto menjelaskan bahwa perhitungan anggaran telah mempertimbangkan harga bahan pangan di pasar untuk diimplementasikan oleh 22.000 pengusaha SPPG.
"Jadi tingkat indeks Makan Bergizi Gratis yang sekarang ini ada sudah kita hitung ya secara matematik riil dan implementasi di lapangan dengan harga-harga yang ada," tutur Aris Marsudiyanto, Kepala Bappissus.
Penekanan diberikan agar para pengusaha tidak sekadar mencari keuntungan semata dalam menjalankan program negara ini. Aris mengingatkan bahwa tanggung jawab besar dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia berada di tangan para pengelola pelayanan gizi tersebut.
"Mohon yang ada di sini sampaikan ke seluruh teman-temannya ya para pengusaha SPPG yang sekarang ini ada 22.000-an ya untuk sama-sama kita mempunyai tanggung jawab memperbaiki bangsa ini dengan sebaik-baiknya," jelas Aris Marsudiyanto.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya praktik pengurangan porsi, seperti satu ekor ayam yang seharusnya dibagi 12 bagian justru dipotong hingga 20 bagian. Hal ini memicu koordinasi intensif antara Bappissus dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pembekuan sementara terhadap ribuan unit layanan.
"Sampai detik ini saya koordinasi terus dengan BGN sudah 1.700 sekian SPPG yang di-suspend diberhentikan sementara evaluasi. Mereka harus perbaikin berikan proposal untuk perbaikan," kata Aris Marsudiyanto.
Aris juga memberikan teguran keras terkait orientasi bisnis yang mengabaikan nilai gizi bagi anak-anak penerima manfaat program pemerintah tersebut.
"Saya minta kepada bapak-bapak ibu-ibu yang di sini ya mohon sebagai pengusaha ya jangan hanya berpikir profit, profit, profit, profit dan profit," tegas Aris Marsudiyanto.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memutuskan untuk tidak menyeragamkan menu MBG di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil pada Kamis (23/4/2026) guna menghindari lonjakan harga pangan akibat tekanan konsumsi yang terpusat pada satu komoditas.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," jelas Dadan Hindayana, Kepala BGN.
Dadan merujuk pada pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto yang sempat memicu kenaikan harga telur secara signifikan di pasar. Saat itu, kebutuhan mendadak untuk jutaan penerima manfaat menyebabkan stok nasional tertekan.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," jelas Dadan Hindayana.
