Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rangkaian insentif sektor otomotif berupa subsidi kendaraan listrik yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juni 2026 guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang tercatat menyentuh angka 5,61 persen secara tahunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemberian insentif untuk mobil dan motor listrik menjadi salah satu opsi utama yang sedang digodok. Sebagaimana dilansir dari Detik Oto pada Selasa (5/5/2026), skema penyaluran bantuan tersebut akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto guna mendapatkan persetujuan resmi.
"Beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah, salah satunya di sektor otomotif dan motor, ini nanti kita akan laporkan kepada bapak presiden," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Rencana pemberian stimulus ini difokuskan pada penguatan konsumsi domestik di tengah target pertumbuhan ekonomi jangka pendek untuk triwulan ketiga dan keempat tahun ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) menjadi salah satu opsi bantuan bagi kendaraan listrik berbasis baterai.
"Jadi yang diomongin tadi PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV, yang bukan hybrid. Nanti yang baterainya berdasarkan nikel sama non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti, nanti Menteri Perindustrian," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebijakan pembedaan skema berdasarkan jenis baterai sengaja dirancang untuk meningkatkan utilisasi komoditas nikel dalam negeri serta mendukung program hilirisasi. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mematahkan anggapan media internasional yang meragukan masa depan nikel Indonesia setelah munculnya teknologi baterai alternatif.
"Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya, karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya 'Mimpi Indonesia Menguasai Dunia Baterai hilang' karena China pakai bukan nikel. Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Untuk tahap awal, kuota subsidi akan menyasar 200 ribu unit kendaraan listrik yang terbagi masing-masing 100 ribu unit untuk motor dan mobil. Pemerintah telah menetapkan besaran subsidi motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit, sementara nilai subsidi untuk mobil listrik masih dalam tahap finalisasi.
"Kira kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subisidi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kepastian mengenai mekanisme teknis dan pengumuman resmi terkait kebijakan ini akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian. Purbaya menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memastikan produktivitas di sektor manufaktur terus bergerak seiring dengan permintaan pasar yang sudah mulai tumbuh.
"Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan III dan ke tempat. Juni awal akan jalan itu salah satu kebijakan itu. Nanti akan diumumkan lagi Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian," terang Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
"Semangat kita yakni kita akan memastikan semua mesin ekonomi akan berjalan, demand sudah jalan ,sekarang di sektor manufaktur," sambung Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
