Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ketimpangan infrastruktur rel kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya pada Rabu (22/04/2026). Dilansir dari Kompas, pemerintah berencana memperluas jaringan rel di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi guna mendorong distribusi logistik nasional.
Data pemerintah menunjukkan dari total 12.000 kilometer jaringan rel yang ada saat ini, sekitar 10.000 kilometer menumpuk di Pulau Jawa. Dari angka tersebut, hanya 7.000 kilometer rel yang masih aktif beroperasi, sementara wilayah di luar Jawa seperti Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan sama sekali.
Ketimpangan ini mendorong Presiden untuk menginstruksikan pengembangan jalur kereta di luar Jawa sebagai langkah strategis nasional. AHY menekankan bahwa perluasan ini sangat krusial bagi daerah-daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
"Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis," ujar AHY, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Sektor perkeretaapian saat ini dinilai masih mengalami kekurangan investasi jika dibandingkan dengan pembangunan jalan raya. Pada tahun 2026, anggaran perbaikan jalan nasional mencapai Rp 46 triliun, berbanding jauh dengan anggaran rel kereta yang hanya dipatok Rp 5 triliun.
"Jadi ada gap di situ," kata AHY, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah juga mempertimbangkan aspek lingkungan dalam mendorong moda transportasi berbasis rel. Kendaraan pribadi di sektor transportasi darat menyumbang emisi karbon hingga 89 persen, sedangkan kereta api berkontribusi kurang dari 1 persen terhadap polusi udara.
Proyeksi jangka panjang pemerintah mencakup pembangunan dan reaktivasi sekitar 14.000 kilometer rel kereta api. Estimasi kebutuhan anggaran total untuk rencana ambisius ini diperkirakan menyentuh angka Rp 1.200 triliun.
"Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkiraan sekitar Rp 1.200 triliun," kata AHY, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Skema pembiayaan akan diatur melalui kolaborasi berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri perkeretaapian dalam negeri agar lebih mandiri di masa depan.
