Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengidentifikasi 76 pelintasan sebidang di Jawa dan Sumatera yang memerlukan perbaikan mendesak guna menjamin keselamatan transportasi publik. Langkah taktis ini dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).
Perencanaan ini merupakan respons pemerintah setelah terjadinya kecelakaan yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Nasional, pemerintah berkomitmen melakukan pembangunan fisik maupun modernisasi sistem pendukung di titik-titik rawan tersebut.
"Di antaranya adalah setelah kita identifikasi, maka ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera, yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass," ujar AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Penanganan ini mencakup penutupan pelintasan di titik rawan serta peningkatan kualitas perangkat teknis di lapangan. AHY menekankan bahwa pembenahan aspek teknis akan berjalan beriringan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah.
"Kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya," ujar AHY, Ketua Umum Partai Demokrat.
Prioritas utama dalam agenda ini adalah memastikan standar keamanan bagi seluruh pengguna jasa transportasi di Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa keamanan mobilitas warga akan berdampak langsung pada akselerasi ekonomi nasional.
"Semangatnya adalah untuk transportasi publik, keselamatan kita utamakan dan pada akhirnya konektivitas antarwilayah juga bisa menghadirkan pertumbuhan dan peluang ekonomi lainnya," ujar AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan isu ini sebagai pekerjaan prioritas karena menyangkut nyawa manusia. Saat mengunjungi korban kecelakaan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026), Presiden mengakui banyak lintasan kereta yang tidak terjaga.
ÔÇ£Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga ya. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini,ÔÇØ ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp4 triliun untuk percepatan penanganan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut. Solusi yang disiapkan meliputi pembangunan pos penjagaan resmi, penempatan petugas, hingga pembangunan jalan layang di area padat lalu lintas.
ÔÇ£Demi keselamatan dan karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, maka kita harus keluarkan. Untuk sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya,ÔÇØ ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
Berdasarkan data operasional, jumlah pelintasan sebidang terus mengalami dinamika perubahan sebagaimana tercatat dalam laporan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus.
| Periode Data | Total Pelintasan | Terdaftar | Tidak Terdaftar | Dijaga | Tidak Dijaga |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahun 2025 | 3.896 | 2.803 | 1.093 | 1.832 | 971 |
| Awal 2025 | 3.703 | 2.776 | 927 | - | - |
| Desember 2025 | - | - | - | 1.864 | 912 |
Hingga Rabu (13/5/2026), beberapa fasilitas seperti palang pintu otomatis di Ampera Bulak Kapal, Bekasi Timur, mulai memasuki tahap uji coba dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan dan masyarakat setempat.