Pemerintah pusat mulai melaksanakan fase pemulihan di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah melewati masa tanggap darurat. Pengumuman ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Selasa (12/5/2026) di Jakarta setelah melakukan koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dilansir dari Nasional, status transisi menuju pemulihan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dilaporkan hampir rampung. Sementara itu, otoritas terkait masih memperpanjang masa transisi untuk wilayah Aceh sebelum memulai tahapan pemulihan secara menyeluruh di seluruh titik terdampak.
"Karena sekarang ini sebetulnya kami sudah melewati (masa) darurat, sekarang masuk ke transisi (menuju pemulihan)," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Layanan publik dasar seperti aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang dan operasional rumah sakit di seluruh kabupaten dilaporkan telah normal kembali. Namun, sejumlah puskesmas pembantu di tingkat desa masih membutuhkan penanganan lebih lanjut agar bisa beroperasi optimal bagi warga desa.
Sektor infrastruktur menunjukkan progres positif dengan pulihnya jaringan listrik di sebagian besar wilayah, kecuali pada titik yang akses jalannya terputus. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyalurkan mesin generator ke lokasi-lokasi terisolasi tersebut untuk memastikan ketersediaan energi sementara bagi masyarakat.
Mendagri menambahkan bahwa fasilitas transportasi dan komunikasi mulai stabil, mencakup distribusi bahan bakar minyak di SPBU, jaringan internet, serta fungsionalitas jalan dan jembatan nasional. Pada sektor pendidikan, percepatan perbaikan gedung sekolah sedang dilakukan oleh kontraktor dengan sistem skala prioritas.
"Terutama sekolah-sekolah yang proses belajarnya belum ideal. Proses belajarnya sudah 100 persen (kembali berjalan), tetapi belum ideal," kata Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Dalam mendukung percepatan fisik tersebut, dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 10,6 triliun telah dikirimkan ke pemerintah daerah terkait. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap sejak Februari hingga April untuk memenuhi kebutuhan mendesak di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Sudah ditransfer semua. Februari, Maret, April, tiga kali, sudah tuntas. Totalnya Rp 10,6 triliun," ungkap Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Pengawasan ketat dilakukan agar anggaran tersebut digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain TKD, dukungan lintas sektor datang dari Kementerian Pertanian untuk lahan terdampak, Kementerian Sosial dalam bentuk bantuan logistik, serta BNPB untuk hunian sementara.
Saat ini, pemerintah tengah merampungkan rencana induk pemulihan yang akan dituangkan ke dalam peraturan presiden. Program rehabilitasi ini direncanakan berlangsung secara berkesinambungan hingga tahun 2028 dengan alokasi anggaran yang akan disalurkan kepada kementerian dan lembaga terkait.
"Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani," tutur Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
