Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya menjamin ketersediaan serta keamanan energi nasional dengan merangkul semua mitra global pada Kamis (30/4/2026). Langkah ini diambil guna menghadapi dinamika geopolitik dunia yang memicu kelangkaan bahan bakar.
Juru Bicara Kemenlu, Vahd Nabyl Mulachela, memberikan pernyataan tersebut di kantor Kemenlu, Jakarta, sebagai respons terhadap sikap Uni Eropa. Dilansir dari Nasional, organisasi kawasan Eropa tersebut sebelumnya mendesak negara-negara ASEAN agar tidak bergantung pada pasokan minyak dari Rusia.
Nabyl menekankan bahwa Indonesia memegang prinsip keterbukaan dalam menjalin kemitraan internasional. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan energi tetap terjangkau bagi masyarakat luas di tengah situasi global yang tidak menentu.
"Terkait dengan Uni Eropa, kita juga terbuka untuk menjalankan kerja sama yang lebih kuat dengan semua pihak termasuk dengan Uni Eropa juga untuk mencapai ketahanan energi yang menjamin keterjangkauan, ketersediaan," kata Nabyl Mulachela, Juru Bicara Kemenlu.
Pemerintah menempatkan isu energi sebagai kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Nabyl menjelaskan bahwa kerja sama tetap dilakukan dengan berbagai negara tanpa memihak blok tertentu.
"Dan kita bekerja sama dengan berbagai mitra termasuk dengan Amerika Serikat dengan Rusia, yang intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi yang menunjang kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional tadi," ujar Nabyl Mulachela, Juru Bicara Kemenlu.
Di sisi lain, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyampaikan peringatan kepada negara-negara di Asia Tenggara pada Selasa (28/4/2026). Kallas menilai ketergantungan terhadap minyak Rusia dapat berdampak pada pendanaan konflik militer yang sedang berlangsung.
"Izinkan saya mengingatkan bahwa pendapatan dari minyak adalah pendapatan yang digunakan Rusia untuk membiayai perang ini (di Ukraina). Kami memiliki kepentingan agar perang ini berhenti," ujar Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.
Kallas mengutarakan hal tersebut setelah melakukan pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei. Ia juga menyoroti gangguan di Selat Hormuz yang berdampak pada 20 persen pasokan minyak dunia akibat ketegangan di Timur Tengah.
"Itulah sebabnya kami tentu mendorong diversifikasi sumber daya dan mencarinya dari tempat lain, bukan dari Rusia," tegas Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.
Saat ini, Uni Eropa telah memperketat sanksi perdagangan minyak terhadap Rusia. Kebijakan tersebut bertujuan menekan kemampuan finansial Moskow dalam membiayai operasi militer mereka di Ukraina.
