Kementerian Perhubungan berupaya meningkatkan penggunaan transportasi umum melalui penguatan ekosistem transit dan integrasi antarmoda yang lebih praktis bagi masyarakat. Langkah ini diambil setelah tercatat adanya kenaikan jumlah penumpang kereta api di wilayah Jabodetabek pada kuartal I/2026, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
Peningkatan konektivitas fisik dan sistem pembayaran menjadi faktor kunci dalam mendorong perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. Saat ini, pemerintah mengacu pada lima pilar utama integrasi yang meliputi aspek kelembagaan, fisik, sistem pembayaran, jaringan, serta informasi layanan.
"Ketika perjalanan menjadi lebih seamless, waktu tempuh lebih efisien, dan kepastian layanan meningkat, maka minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum semakin tumbuh," ujar Mohamad Risal Wasal, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan.
Risal menjelaskan bahwa keberhasilan integrasi fisik sudah mulai terlihat di beberapa titik krusial, seperti Stasiun Cawang Cikoko yang menghubungkan KRL, LRT Jabodebek, dan Transjakarta. Selain itu, sinkronisasi rute juga dilakukan pada layanan Bus Trans Banyumas selama periode libur Lebaran 2026.
"Integrasi fisik ini menjadi salah satu indikator keberhasilan integrasi yang sudah berjalan," ujar Mohamad Risal Wasal, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh signifikan sebesar 8,98 persen secara tahunan pada kuartal IV/2025. Pemerintah berencana memperluas model integrasi ini ke wilayah strategis lain seperti Surabaya, Medan, hingga Makassar guna memeratakan aksesibilitas.
Meskipun kemajuan terus terlihat, tantangan dalam proses transit masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat yang ingin berpindah moda. Berdasarkan studi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, sekitar 10 persen pengguna kendaraan pribadi masih enggan beralih karena kendala saat melakukan transit.
"Jika integrasi transportasi publik yang dilakukan mampu memperpendek durasi tempuh mereka, maka 20% masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan transportasi publik," ujar Gonggomtua Sitanggang, Southeast Asia Director ITDP Indonesia.
Persoalan konektivitas ini juga berdampak langsung pada biaya logistik nasional yang memengaruhi daya saing industri. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan bahwa integrasi yang buruk di pelabuhan sering kali memicu kemacetan dan pembengkakan biaya distribusi barang.
"Selama transportasi antarmoda tidak terhubung dengan baik, biaya ini akan terus ada," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.
Yusuf menambahkan bahwa percepatan mobilitas penduduk melalui transportasi yang terintegrasi secara langsung akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, ia mengingatkan agar pengembangan infrastruktur tidak hanya terpusat di Pulau Jawa agar tidak memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah.
"Kalau tidak, yang terjadi justru ketimpangan makin lebar," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.
Kemudahan akses bagi produsen di daerah untuk memasarkan produk dengan biaya lebih rendah menjadi salah satu manfaat utama dari pemerataan integrasi transportasi. Yusuf menilai aspek pemerataan sangat krusial dalam setiap kebijakan penguatan sistem angkutan multimoda di tanah air.
"Yang sering dilupakan, integrasi transportasi juga soal pemerataan. Kalau akses membaik, produsen di daerah bisa jual lebih luas dengan biaya lebih rendah," ujar Yusuf Rendy Manilet, Ekonom CORE Indonesia.
