Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk membenahi 1.800 pelintasan sebidang kereta api di Indonesia pada Selasa (28/4/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur.
Dilansir dari Money, total pendanaan tersebut akan dikombinasikan dengan anggaran internal PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pemerintah berupaya menekan angka kecelakaan melalui penguatan infrastruktur keamanan di titik-titik rawan persinggungan antara jalur kereta dan jalan raya.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memberikan penegasan mengenai keterlibatan badan usaha milik negara dalam proyek ini. BUMN dipastikan siap memberikan dukungan finansial tambahan untuk mempercepat normalisasi perlintasan.
"Tadi Bapak Presiden sudah sampaikan akan ada tambahan Rp 4 triliun, tapi nanti kan akan di-combine (kombinasi) dengan bujet KAI, dan nanti BUMN juga akan berpartisipasi," ujar Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia.
Evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan jaringan pelintasan akan segera dilaksanakan untuk melindungi pengguna jalan dan penumpang. Fokus utama sektor perkeretaapian tahun ini diarahkan pada pemenuhan indikator keselamatan serta program elektrifikasi.
"Ini akan segera kita lakukan evaluasi menyeluruh, baik itu terhadap operasional kereta api, dan terutama sekalian berkaitan dengan safety (keamanan)," kata Dony Oskaria, COO Danantara Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa ribuan pelintasan tersebut merupakan warisan masa kolonial Belanda yang belum tuntas penanganannya selama puluhan tahun. Pemerintah kini berencana membangun pos penjagaan hingga jembatan layang (flyover) untuk meminimalisir risiko kecelakaan.
"Ya sudah lah kita selesaikan semua itu, saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Instruksi perbaikan ini mencakup seluruh titik koordinat pelintasan yang dinilai bermasalah di wilayah Jawa dan Sumatera. Pelaksanaan teknis di lapangan akan melibatkan pihak-pihak terkait yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.
"Apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksanaannya kita tunjuk," tambah Prabowo Subianto, Presiden RI.
